Breaking News:

Berita Surabaya

Reklamasi Laut di Ketapang Banyuwangi Ditolak Masyarakat Nelayan, Reklamasi Diduga Tak Berizin

Reklamasi laut di Desa Ketapang Selatan, Watu Dodol, Banyuwangi masih mendapat penolakan keras oleh masyarakat nelayan dan pemerhati lingkungan.

Penulis: Firman Rachmanudin
Editor: Yoni Iskandar
Surya/Firman Rachmanudin
Kelompok masyarakat nelayan dan aktivis lingkungan saat di kantor DLH Jatim. 

Reporter : Firman Rachmanudin | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Reklamasi laut di Desa Ketapang Selatan, Watu Dodol, Kabupaten Banyuwangi masih mendapat penolakan keras oleh masyarakat nelayan dan pemerhati lingkungan.

Bahkan, perwakilan masyarakat dan aktifis lingkungan itu mendatangi langsung dua dinas di bawah Provinsi Jawa Timur guna memastikan kejanggalan proyek reklamasi tersebuy.

Menurut Pemerhati Lingkungan Hidup Amir Ma’ruf Khan, pihaknya mendatangi dua instansi yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur.

Hasilnya, kata Amir, reklamasi di Banyuwangi sampai hari ini tidak ada izin. Itu berarti lanjutnya apa yang dilakukan menyalahi aturan karena proses yang dilakukan tidak benar.

"Kami kemarin itu diterima oleh Kasi Perizinan Pertambangan Provinsi Jatim, Pak Agung. Kami mempertanyakan apakah ada pengajuan izin reklamasi baik dari Perorangan atau dari Pengusaha di Kabupaten Banyuwangi, jawabannya sampai hari ini tidak ada permohonan Izin reklamasi di pantai Banyuwangi," kata Amir Ma’ruf Khan, Jumat (4/6/2021).

Tidak berhenti disitu, Amir dan warga nelayan juga mendatangi Dinas ESDM Jatim.

Ia mempertanyakan terkait sisa galian tambang yang dinilainya dapat merusak Lingkungan Hidup dan membahayakan manusia serta biota laut.

Baca juga: Ketua DPD RI Minta Pemprov Jatim Sikapi Protes Reklamasi Pantai di Banyuwangi

"Orang dari ESDM kemarin meminta jika ada hal yang tidak beres terkait pertambangan yang tanpa izin langsung melaporkan ke aparat penegak hukum (APH). Di Banyuwangi itu yang punya izin hanya sekitar 15," terangnya kepada TribunJatim.com.

Sebelumnya juga para aktivis dan beberapa LSM baik LKPK dan LSM TEROPONG beserta ketua kelompok nelayan Mentari Timur juga mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jatim.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved