Breaking News:

Berita Jatim

Dishub Jatim Terbitkan Imbauan agar ASN WFH dan Tak Tugas Dinas ke Madura, Hanya untuk  Internal

Setelah kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan melonjak, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat internal bagi pada pegawainya

Penulis: Fatimatuz Zahroh
Editor: Januar Adi Sagita
Istimewa/TribunJatim.com
Surat edaran berisi imbauan agar pegawai Dishub di Pulau Madura bekerja dengan WFH dan tak lakukan perjalanan dinas ke Pulau Madura 

Reporter: Fatimatuz Zahroh | Editor: Januar AS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Setelah kasus Covid-19 di Kabupaten Bangkalan melonjak, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur menerbitkan surat internal bagi pegawainya.

Isinya, bagi para pegawai dan ASN yang ada di UPT maupun kantor-kantor di bawah naungan Dishub Jatim yang berdomilisi di Pulau Madura agar bekerja dengan sistem WFH

Tidak hanya itu, mereka para pegawai dan ASN Dishub Jatim juga diminta untuk tidak melakukan perjalanan dinas ke Pulau Madura. Hal ini dilakukan guna membatasi mobilitas manusia dari maupun menuju Pulau Madura khususnya Kabupaten Bangkalan, yang belakangan mengalami lonjakan pertambahan kasus. 

"Benar memang ada surat edaran, untuk internal kami. Agar pegawai kita yang di UPT yang ada di Pulau Madura agar WFH saja. Mereka juga kami minta untuk tidak melakukan perjalanan dinas keluar Madura dulu, karena kasus covid-19 di Bangkalan sedang tinggi. Begitu juga yang dari luar Madura agar tidak ke Madura dulu. Saya kira kebijakan ini tidak salah, justru tujuannya baik untuk mengurangi mobilitas manusia," kata Kadishub Jatim Nyono, Senin (7/6/2021) sore. 

Sejak siang, imbauan larangan perjalanan dinas dan meminta untuk WFH bagi pegawai Dishub yang ada di Madura tersebut itu memang viral beredar dari satu grup WA ke grup WA yang lain. Untuk itu, Nyono meluruskan bahwa edaran itu hanya untuk internal Dishub Jatim saja. Bukan untuk masyarakat umum. 

Sedangkan untuk masyarakat umum, pembatasan mobilitas sudah dilakukan baik dengan sistem kampung tangguh maupun dengan adanya swab test di kaki Suramadu. 

Akibat pembatasan dengan metode swab antigen acak tersebut, perjalanan manusia yang melintas di Jembatan Suramadu menurun drastis dibandingkan kemarin. Masyarakat yang sudah tau akan adanya rapid test yang dilakukan oleh pemerintah memilih untuk tidak melintas.

"Jadi terkait surat edaran itu, kami tegaskan lagi, hanya internal," pungkas Nyono. Hal itu menjadi bentuk komitmen Dishub Jatim dalam menekan laju pertambahan kasus covid-19, yang memang pengebarannya lewat mobilitas manusia. 

Dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Sekdishub Jatim tersebut, dituliskan bahwa aturan WFH dan larangan perjalanan dinas menuju pulau Madura diberlakukan sejak hari ini tanggal 7 Juni 2021 hingga 21 Juni 2021. 

Kumpulan berita Jatim terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved