Breaking News:

Berita Gresik

DPRD Gresik Sampaikan Empat Ranperda Usul Prakarsa Legislatif

DPRD Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) usul prakarsa legislatif tahap 1

Penulis: Willy Abraham
Editor: Yoni Iskandar
Willy Abraham/Tribunjatim
Sekretaris Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi saat membacakan Ranperda di ruang rapat paripurna DPRD Gresik, Senin (7/6/2021). 

Reporter : Willy abraham | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, GRESIKDPRD Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian dan penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) usul prakarsa legislatif tahap 1 tahun 2021. Empat ranperda diusulkan dalam sidang tersebut.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah, setelah ranperda usul prakarsa ditetapkan DPRD dalam paripurna, maka sesuai tata tertib DPRD 1 tahun tahun 2019.

Keempat ranperda tersebut akan disampaikan ke eksekutif. Ranperda akan disampaikan ke Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani untuk dibahas. Politisi Gerindra itu mengatakan ranperda usul prakarsa ini sebelumnya sudah melalui sejumlah tahapan.

"Sudah melalui sejumlah tahapan mulai dari pendalaman prakarsa dengan Universitas Jember (Unej), dan public hearing dengan masing-masing komisi pengusul," ucapnya, Senin (7/6/2021).

Nur Saidah menambahkan, dalam paripurna masing-masing jubir 4 komisi menyampaikan usulannya. Antara lain Komisi I (bidang pemerintahan dan hukum), Komisi II (bidang pendapatan), Komisi III (bidang pembangunan), dan Komisi IV (bidang pendidikan, kesehatan dan kesra), membacakan ranperda usul prakarsa masing-masing.

Komisi I kali ini mengusulkan Ranperda tentang Desa Wisata. Menurut Jubir Komisi I Didik Widodo, ranperda ini penting untuk memperjelas regulasi dan memayungi pengelolaan pariwisata di desa. Pengelolaan desa wisata bisa kerja sama dengan pemerintah, mulai pengeloaan areal wisata.

Baca juga: Pemantauan Protokol Kesehatan di Pelabuhan Gresik Diperketat

Didik berharap ranperda usul prakarsa tersebut bisa ditetapkan menjadi ranperda inisiasi untuk ditetapkan dan dibahas dengan eksekutif (pemerintah).

“Ranperda desa wisata juga bisa membuka lapangan kerja baru, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa," ucapnya.

Komisi II mengusulkan Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan. Menurut anggota Komisi II Lilik Hidayati, usulan ranperda ini cukup penting.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved