Breaking News:

Berita Trenggalek

Dua BPR Milik Pemkab Marger, Ditarget Bisa Maksimal Sumbang Pendapatan Daerah

Dua bank pengkreditan rakyat (BPR) milik Pemkab Trenggalek digabung menjadi satu alias marger. Dua bank yang marger itu adalah PT BPR Bank Prima

Penulis: Aflahul Abidin
Editor: Yoni Iskandar
Surya/Aflahul Abidin
Kantor BPS Jwalita Trenggalek. 

Reporter : Aflahul Abidin | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Dua bank pengkreditan rakyat (BPR) milik Pemkab Trenggalek digabung menjadi satu alias marger.

Dua bank yang marger itu adalah PT BPR Bank Prima Sejahtera dan PT BPR Jwalita Trenggalek. Meleburnya dua BPR itu telah disetujui oleh eksekutif dan legislatif di Kabupaten Trenggalek.

Wakil Bupati Trenggalek Syah M Natanegara berharap, bergabungnya kedua BPR itu akan memacu penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif.

“Saya berharap hal ini akan berakibat pada peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” kata Syah.

Syah mengakui, keputusan meleburkan dua BPR itu memakan waktu yang panjang. Itu karena proses pembahasannya dihadapkan pada masalah-masalah yang cukup krusial dan membutuhkan telaan mendalam.

“Namun demikian, bertolak dari kepentingan yang sama, yakni kepentingan daerah, maka semua masalah dalam pembahasan bisa diselesaikan dengan baik. Dan ini mencerminkan terjadinya sinergi positif antara eksekutif dan legislatif,” kata mantan anggota DPRD Kabupaten Trenggalek itu.

Baca juga: Pemkab Trenggalek Genjot 100 Desa Wisata, Kini Mulai Dampingi 35 Desa Wisata

Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek Samsul Anam mengatakan, gabungnya dua BPR pelat merah itu mengacu pada hasil evaluasi pemerintah provinsi Jatim.

Ia berharap, bergabungnya dua BPR itu akan membuat kondisi keuangan menjadi lebih sehat. Ujung-ujungnya, ia ingin BPR itu dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) secara signifikan.

“Apalagi, BPR Jwalita Trenggalek pernah mendapat peringkat ketiga terbaik sebagai BPR nasional dengan permodalan antara Rp 50 miliar hingga 100 miliar,” ujarnya kepada TribunJatim.com.

Pembahasan soal penggabaungan BPR yang panjang, kata Samsul, berdasar pada beberapa pertimbangan.

Salah satunya, karena adanya yang permintaan audit eksternal pada aset di BPR BPS oleh pansus di dewan.

“Maka setelah hasil audit keluar, maka fraksi-fraksi DPRD bersepakat menyetujui Ranperda penggabungan dua BPR milik pemkab ini menjadi Perda,” pungkasnya.

Berita tentang Pemkab Trenggalek

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved