Breaking News:

Berita Nganjuk

Tindak Lanjuti SE, Inspektorat Siapkan Penilaian WBK dan WBBM Serta PMPRB di OPD Pemkab Nganjuk

Tindak lanjuti SE Kemenpan RB, Inspektorat siapkan penilaian WBK dan WBBM serta PMPRB di organisasi perangkat daerah Pemkab Nganjuk.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/ACHMAD AMRU MUIZ
Sejumlah perwakilan OPD Pemkab Nganjuk ikuti rapat koordinasi tindak lanjut SE Kemenpan RB tentang penilaian PMPRB, WBK, dan WBBM, 2021. 

Reporter: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk siapkan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Pengajuan Unit Kerja Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal itu sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PanRB).

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, Fadjar Judiono mengatakan, sesuai arahan Kementerian PANRB untuk waktu pengajuan WBK dan WBBM tahun 2021 serta PMPRB di Kabupaten Nganjuk harus selesai dilaksanakan pada akhir bulan Juni.

Sedangkan salah satu tahapan penilaian PMPRB yakni pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

Dalam pengisian tersebut akan terbit indeks reformasi birokrasi, yang kemudian akan dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya.

"Untuk PMPRB tahun ini kami libatkan 11 organisasi perangkat daerah (OPD). Diharapkan 11 OPD yang dilibatkan dalam pengisian LKE bisa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Serta dapat menjadi yang terbaik, sehingga menjadi contoh bagi OPD yang lain," kata Fadjar Judiono, Selasa (8/6/2021).

Dijelaskan Fajar, 11 OPD yang dilibatkan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam PMPRB sengaja dipilih secara acak. 11 OPD tersebut antara lain Sekretariat Daerah (Sekda), Inspektorat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Baca juga: Seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Nganjuk Masuki Tahap Akhir

"Dari ke 11 OPD Pemkab Nganjuk yang terpilih dalam kegiatan PMPRB kami harap nantinya bisa menjadi contoh bagi OPD lain dalam kegiatan tersebut," ucap Fajar Judianto.

Sementara Kabag Organisasi Pemkab Nganjuk, Eko Sutrisno menjelaskan, reformasi birokrasi merupakan salah satu indikator dalam penilaian pemerintah daerah.

Dalam rencana reformasi birokrasi di Pemkab Nganjuk, akan memuat program dan kegiatan yang mencakup delapan area perubahan. Delapan poin tersebut terdiri dari manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, serta penataan dan penguatan organisasi.

Selanjutnya penataan tata laksana, penataan sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Dipilihnya 11 OPD dalam PMPRB karena dari delapan area perubahan ini ada OPD yang cocok. Berikutnya langkah yang perlu dilakukan dengan menyusun roadmap reformasi birokrasi, membentuk agen perubahan yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan delapan area perubahan," tutur Eko Sutrisno.

Berita tentang Kabupaten Nganjuk

Berita tentang Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved