Breaking News:

Berita Surabaya

DPRD Jatim Sayangkan Kebutuhan Gula Rafinasi Industri Harus Dipasok dari Luar Daerah

Aliyadi Mustafa, menyayangkan kebutuhan gula rafinasi untuk industri besar dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Jatim harus dipasok dari luar daerah.

istimewa/KTM
Kunjungan komisi B DPRD Jatim di PG KTM di Lamongan terkait kisruh ketersediaan gula refinasi untuk kebutuhan industri mamin di Jatim. 

Reporter : Sri Handi Lestari | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustafa, menyayangkan kebutuhan gula rafinasi untuk industri besar dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Jatim harus dipasok dari luar daerah. Sehingga mereka harus mengeluarkan tambahan biaya transportasi lagi.

"Hal itu akhirnya mengakibatkan timbulnya biaya tinggi dalam proses produksi," kata Aliyadi, saat melakukan Kunjungan Kerja ke PT Kebun Tebu Mas di Lamongan, Selasa (8/6/2021).

Kunjungan itu bertujuan untuk mengetahui kondisi nyata industri pergulaan saat ini. Rombongan diterima langsung oleh Direktur PT KTM Agus Susanto. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jatim, Karyadi dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jatim, Drajat Irawan.

Aliyadi menambahkan, kondisi itu menyusul adanya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) nomor 3/2021 yang menyebutkan bahwa pabrik yang dapat mengolah rafinasi dibatasi hanya bagi pabrik yang izin usahanya terbit sebelum 25 Mei 2010. Sedangkan pabrik pengolah gula rafinasi di Jatim tidak ada yang memenuhi kriteria tersebut.

"KTM harus terus menerus memberikan manfaat untuk Jatim. Karena bagaimanapun juga PG ini kan mitra pemerintah untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat," ungkapnya.

Untuk itu, mereka bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jatim, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan bersama-sama melakukan koordinasi ke Jakarta.

Baca juga: Terkejut Satgas Pangan Jatim Temukan 15 Ribu Ton Gula Rafinasi di Gudang PT KTM: Segera Jual

"Karena Permen itu terbitnya kan di Kementerian di Jakarta, sehingga kami untuk menyuarakan ini harus ke Jakarta. Intinya apa yang ada dalam Permen, paling tidak harus berikan arti positif bagi PG di Jatim dan masyarakat Jatim,” ungkap Aliyadi.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Anggota Komisi B DPRD Jatim, Subianto dari Fraksi Demokrat, Daniel Rohi dari Fraksi PDI Perjuangan serta Rohani Siswanto dari Fraksi PPP bahwa Komisi B akan terus mengawal persoalan ini hingga ke Jakarta.

“Karena apapun bentuknya, kebutuhan industri di Jatim harusnya disuplai dari sini. Kalau disuplai dari sini biaya atau ongkosnya lebih murah, kalau dari daerah lain ada tambahan biaya trasnportasi," ungkap Subianto.

Halaman
12
Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved