Breaking News:

Berita Jatim

'Bisa Membuat Citra Buruk', Komisi A DPRD Jatim Tekankan Publikasi Pemprov Tak Boleh Tumpang Tindih

Komisi A DPRD Jatim selesaikan studi banding tentang kehumasan di Pemprov Bali. Harap tumpang tindih tupoksi segera diselesaikan.

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Hefty Suud
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Komisi A DPRD Jatim saat melakukan studi banding ke Bali beberapa hari yang lalu. 

Reporter: Yusron Naufal Putra | Editor: Heftys Suud

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi A DPRD Jatim baru saja menyelesaikan studi banding tentang kehumasan di Pemprov Bali.

Tujuannya, kalangan legislatif tak ingin ada tumpang tindih tupoksi urusan publikasi di lingkungan Pemprov Jawa Timur

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah mengatakan, studi banding ke Bali itu merupakan rangkaian dari kegiatan serupa yang sebelumnya dilakukan Komisi A ke Kemendagri dan Kominfo. 

"Kami Komisi A berharap segera diselesaikan (tumpang tindih tupoksi)," kata Hadi Dediansyah, dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (11/6/2021). 

Baca juga: BREAKING NEWS - Pengakuan Ketua DPRD Surabaya Terpapar Covid, Saya Lengah

Urusan kehumasan itu berangkat dari beberapa regulasi yang ada.

Struktur organisasi pemerintah daerah yang berimbas pada dihapuskannya Biro Humas dan Protokol merupakan implementasi dari regulasi yaitu UU nomor 23/2014. 

Sementara PP 18/2016 mengatur tentang urusan kehumasan sebagai bagian urusan komunikasi dan informatika.

Nah, pada posisi itu Komisi A menginginkan adanya kejelasan kewenangan dengan melakukan studi banding ke berbagai pihak.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved