Breaking News:

Berita Lumajang

Gaji Dibebankan Daerah, Lumajang Belum Berani Tentukan Kuota Penambahan Guru PPPK

sejumlah guru honorer di Lumajang beberapa waktu lalu menuntut penambahan kuota seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

surya/Hanif Manshuri
Aksi massa guru honorer katagori dan non katagori. Dengan berbagai luapan hatinya dituangkan di spanduk dan karton rentang. Mereka takut nikah karena gajinya kecil, Selasa (2/10/2018) 

Reporter : Tony Hermawan | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Proses pendaftaran CPNS tahun 2021 memang sedang ditunda. Di tengah pergeseran waktu itu, sejumlah guru honorer di Lumajang beberapa waktu lalu menuntut penambahan kuota seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Sebab, kuota 238 di formasi PPPK sekarang dirasa kurang untuk menjaring semua guru honorer yang sudah belasan tahun mengabdi.

Sayangnya, pemerintah tak bisa langsung merespon permintaan itu. Wacana Kemenpan RB meregulasikan gaji guru PPPK dibebankan dari DAU (Dana Alokasi Umum bertambah), membuat pemerintah berfikir dua kali mengajukan penambahan kuota.

Pasalnya, anggaran yang dimiliki pemkab memang masih minim. Maka dipastikan, jika aturan tersebut berlaku maka tidak cukup untuk memberikan gaji, jika benar kuota ditambah.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Lumajang masih tetap berupaya memberikan solusi. Bupati Thoriq telah mengirimkan surat ke Kemenpan RB agar mengkaji ulang wacana regulasi gaji guru PPPK.

Namun, sudah sepekan lebih berkirim surat ke Kemenpan RB, nampaknya belum bisa memastikan jatah penambahan kuota.

Baca juga: Honor Guru PPPK Dibebankan Pemerintah Daerah, BKD Lumajang Dilema Minta Tambah Jatah Kuota

Ketua Badan Kepegawaian Daerah Lumajang, Akhmad Taufik Hidayat membenarkan hal itu. Menurutnya, penyebab pengajuan kuota belum dilakukan karena Kemenpan RB belum mengganti wacana gaji guru PPPK dibebankan ke masing-masing pemerintah daerah.

"PPPK kami masih menunggu kepastian petunjuk dari pusat tentang penganggarannya bagaiamana. Karena kalau kita tetap ngusulkan tapi kondisinya masih tetap sama kan ya bingung juga takutnya pemerintah daerah gak bisa melaksanakan program lain," katanya kepada TribunJatim.com.

Meski demikian, Taufik mengatakan, pihaknya sekarang sudah menyiapkan beberapa opsi skema penambahan kuota. Harapanya, jika sewaktu-waktu keluar keputusan gaji guru PPPK ditangani pemerintah pusat, pihaknya siap mengajukan ulang jumlah penambahan kuota.

"Kalau kita sudah siap tinggal kirimkan datanya. Karena kami sudah bikin skemanya terkecil dan terbanyak," pungkasnya.

Berita tentang Guru Honorer

Penulis: Tony Hermawan
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved