Breaking News:

Berita Kabupaten Madiun

Wow, Anggaran Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Madiun tahun 2021 Capai Rp 1,8 Miliar

dalam APBD Kabupaten Kabupaten tahun 2021, yakni anggaran perjalanan dinas bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun tersebut mencapai Rp 18 miliar.

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
(Surya/Rahadian bagus)
Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Madiun, Yudi Hartono. 

Reporter : Rahadian Bagus | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Anggaran perjalanan dinas bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun terbilang fantastis meski saat ini masih terjadi Pandemi Covid-19 di Kabupaten Madiun.

Tercatat dalam APBD Kabupaten Kabupaten tahun 2021, yakni anggaran perjalanan dinas bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Madiun tersebut mencapai Rp 18 miliar.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Madiun, Yudi Hartono, membenarkan terkait alokasi anggaran perjalanan dinas tersebut. Anggaran tersebut sama seperti angaran tahun sebelumnya dan tidak dipotong atau mengalami refocusing untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Madiun.

“Anggaran perjalanan dinas untuk tahun ini Rp 18 miliar, namun dalam pengunaannya kami tetap menyesuaikan dengan perpres 33 tahun 2020,” kata Yudi Hartono saat dikonfirmasi, Jumat (11/06/2021).

Ia menuturkan, anggaran sebesar Rp 18 miliar tersebut, digunakan untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Madiun. Misalnya, untuk kordinasi, konsultasi, study banding dan semacamnya, sama seperti tahun 2020.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Kuat Edy Santoso mengatakan nilai Rp 18 miliar itu sudah sesuai dengan rencana kerja yang disusun pada tahun sebelumnya, dan melalui pendapat fraksi yang ada di dewan.

Baca juga: Jadi Viral, Tugu Demokrasi di Depan Gedung DPRD Kabupaten Madiun Akhirnya Ditutup Terpal

“Angka 18 miliar itu sudah sesuai renja sebelumnya, relevan atau tidak relevan nanti bisa dilihat di perjalanan waktu, jika tidak efisen pasti nanti ada silpa, untuk lebih jelasnya nanti bisa konfirmasi ke ketua dewan,” jelas Kuat kepada TribunJatim.com.

Dihubungi terpisah, akademisi sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD), Mujahidin mengatakan seharusnya Pemkab Madiun bisa lebih rasional dalam menyusun anggaran. Apalagi, sejumlah pagu anggaran yang tidak begitu penting untuk masyarakat harus bisa dikurangi selama pandemi Covid-19.

“Selaku representasi masyarakat, sebaiknya DPRD Kabupaten Madiun melakukan efisiensi kegiatan yang bersifat eksternal termasuk biaya perjalanan dinas para anggota dewan mengingat situasi pandemi Covid-19, masih tergolong tinggi,” katanya kepada TribunJatim.com.

Ia juga berpendapat efisiensi angaran harus diutamakan untuk kepentingan yang lebih prioritas saat ini yaitu penanganan Covid-19.

“ Sehingga dengan efisiensi dan skala prioritas angaran untuk penanganan Covid-19, proses perlindungan masyarakat dan vaksin ke masyarakat Kabupaten Madiun bisa segera tuntas dan merata," imbuhnya.

Berita tentang DPRD Kabupaten Madiun

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved