Breaking News:

Berita Surabaya

IKAPPI: Wacana PPN Sembako Membuat Psikologi Pasar Terganggu

Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat banyak, termasuk di antaranya sembako dan sekolah

Penulis: Fikri Firmansyah | Editor: Ndaru Wijayanto
istimewa
Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi IKAPPI Pusat, Reynaldi Sarijowan saat menghadiri virtual zoom pembahasan PPN Sembako yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD). Senin (14/6/21). 

Reporter: Fikri Firmansyah I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat banyak, termasuk di antaranya sembako dan sekolah.

Kebijakan ini bakal tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam draf revisi UU Nomor 6 tentang pengenaan pajak itu diatur dalam Pasal 4A.

Menanggapi hal tersebut, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan keberatan terhadap rencana pemerintah untuk mengenakan tarif PPN untuk sembako yang diisukan sampai 12 persen.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi IKAPPI Pusat, Reynaldi Sarijowan saat menghadiri virtual zoom pembahasan PPN Sembako yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD). Senin (14/6/21).

Reynaldi mengatakan, meski baru wacana, rencana pengenaan PPN sembako, sekarang ini telah membuat psikologi pasar terganggu.

"Hari ini psikologi pasar telah terganggu gegara adanya wacana PPN sembako. Di mana sejumlah bahan pangan harganya mulai merangkak naik per hari ini Senin (14/6/21). Data yang kami terima harga ayam telah mencapai Rp 40.000, minyak goreng yang biasanya Rp 16.000 per hari ini menjadi Rp 17.000 dan daging sapi yang harganya masih belum bisa normal naik Rp 10.000 dari sebelumnya Rp 130.000 kini menjadi Rp 140.000," ujar Reynaldi.

Dari kondisi itu bisa disimpulkan, artinya, Kata Reynaldi, psikologi pasar telah terganggu akibat adanya wacana PPN Sembako ini.

"Berkaca dari hal itu pula, maka kami tentu menolak dengan adanya wacana PPN sembako ini," imbuhnya.

"Penolakan kami terhadap PPN sembako ini bukanlah tanpa alasan. Karena kami melihat bagaimana situasi saat ini ditengah pandemi covid-19 yang melanda, bahwa kondisi ekonomi kita belum pulih sepenuhnya serta kita tidak tau juga kapan berakhirnya pandemi ini," jelas Reynaldi.

Reynaldi juga menambahkan, jikapun PPN sembako ini kedepannya benar disahkan, maka angka inflasi tertinggi bisa terjadi dan sulit dibendung.

"Karena bulan sebelumnya saja, penyebab inflasi Indonesia, satu diantaranya ada yang disebabkan dari naiknya harga bahan pokok maupun pangan," tutupnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved