Reporter: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir tepi jalan raya Kota Batu tampaknya tidak akan terealisasi dengan baik.

Dari target Rp 8,5 miliar yang dicanangkan pada tahun lalu, hingga enam bulan berlalu di tahun 2021 ini, baru terealisasi Rp 139 juta saja, atau menyentuh persentase 1,64 persen.

Satu di antara titik yang menjadi sorotan adalah kawasan Alun-alun Kota Batu.

Retribusi parkir dari kawasan ini ditarget bisa mencapai Rp 38 juta per bulan, namun pada kenyataannya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batu hanya mendapat Rp 9 juta per bulan.

Sejumlah upaya telah dilakukan Pemkot Batu agar pendapatan dari sektor parkir bisa lebih baik. Satu di antaranya adalah pengesahan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum. Lalu ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir.

Salah satu penyebab rendahnya pemasukan adalah tidak tertib administrasi.

Sujatmiko, seorang juru parkir di kawasan Alun-alun Kota Batu mengaku setor Rp 70 ribu per hari ke koordinator parkir. Setoran itu tidak mengikuti jumlah karcis yang diberikan kepada pemakai jasa parkir.

Padahal, di Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir, jumlah uang yang disetor sesuai dengan jumlah karcis yang diberikan. Dalam Pasal 12 dijelaskan, karcis parkir terdiri atas dua bagian. Bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diberikan kepada pemakai jasa parkir dan bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal.

“Saya setor Rp 70 ribu per hari,” aku Sujatmiko.