Tanggapan Fraksi Partai Nasdem Pasuruan Tentang Wacana Menteri Terkait PPN Sembako dan Sekolah

Reporter: Galih Lintartika | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Gelombang penolakan rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengenaan pajak untuk sembako atau sekolah terus berdatangan.

Fraksi Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan secara tegas menentang wacana Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut.

Wacana itu dinilai akan menambah beban bagi masyarakat.

Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono, menyatakan menolak wacana PPN sembako dan sekolah.

Menurut dia, wacana ini keputusan yang anomali di tengah kondisi pandemi Covid-19 (virus Corona) seperti sekarang ini.

"Terlepas apapun argumentasi Sri Mulyani dalam kalkulasi angka dan logika berfikirnya, perlu ditelaah secara seksama bahwa fakta dan tatanan kehidupan masyarakat di lapangan tidak sama," katanya, Senin (14/6/2021).

Joko menegaskan, apa yang diwacanakan itu tidak sepenuhnya bisa diterjemahkan dengan kondisi di lapangan. Ada baiknya, sebelum memberlakukan keputusan perlu dilakukan kajian.

"Apalagi rencana ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Makanya, kami fraksi Nasdem Pasuruan menyarankan perlu ada kajian sosial masyarakat dan dampaknya," paparnya.

Baca juga: Kalangan DPRD Jatim Getol Meminta Pemerintah Setop Wacana PPN Sembako dan Sekolah

Dia mengatakan, harusnya pemerintah membuat kebijakan yang pro dan tidak memberatkan rakyat. Bukan masyarakat kecil yang dibebani kewajiban berlebih di luar batas kemampuannya.

"Pandemi Covid-19 yang berlangsung sekian lama ini, sudah banyak sekali mengubah dan menjadikan masyarakat kesulitan menjalankan aktivitas sebagaimana sebelumnya," ungkapnya.

Artinya, kata dia, masyarakat masih mencoba beradaptasi dalam mempertahankan hidup dan kehidupannya.

"Janganlah negara kemudian menambah beban dan permasalahan baru," ujarnya.

Berita tentang Kota Pasuruan

Berita tentang Jawa Timur