Breaking News:

Berita Lamongan

Tidak Dituruti Eksekutif, Fraksi PDI Perjuangan Walk Out Saat Paripurna DPRD Lamongan

Secara aklamasi DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Pe

Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Ndaru Wijayanto
surya/Hanif Manshuri
Pembahasan Raperda pada rapat paripurna di gedung DPRD Lamongan tanpa keterlibatan Fraksi PDI Perjuangan. Pilih keluar ruangan, Selasa (15/6/2021)Hanif Manshuri 

Reporter: Hanif Manshuri I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Secara aklamasi DPRD Lamongan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna, Selasa (15/6/2021).

Namun di ruang Rapat Paripurna DPRD diwarnai pemandangan ganjil yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan keluar ruangan atau walk out, lantaran permintaan laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh tidak juga ditunjukkan.

Permintaan Fraksi PDI-P wujud fisik LHP hingga beberapakali sebelumnya sampai paripurna siang tadi tidak juga dikabulkan oleh eksekutif.

Itu yang memicu semua anggota Fraksi PDI-Perjuangan walk out tidak ikut melanjutkan sidang  paripurna pembahasan Raperda tersebut.

"Walaupun penggunaan anggaran refocusing diperbolehkan dan diperkuat dengan Perpres, penggunaan tetap harus diawasi untuk apa saja," tandas Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Ratna Mutia Marhaen, Selasa (15/6/2021).

Jadi karena mempertanyakan pada rapat paripurna tidak ada jawaban, maka PDI Perjuangan memilih walk out.

Tanpa ada dokumen LHP, sejatinya Banggar tidak bisa membahas laporan pertanggungjawaban bupati, karena tidak ada dasar pijakannya. 

Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan belum diberikannya dokumen LHP hingga sidang paripurna tadi. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved