Breaking News:

Berita Sidoarjo

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi: Badan Permusyawaratan Desa Harus Tingkatkan Kapasitas dan Inovasi

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi meminta pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar meningkatkan kapasitas dan inovasi.

Penulis: M Taufik | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/M TAUFIK
Wabup Sidoarjo, Subandi, saat Rakerda Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Jawa Timur di Sidoarjo, Senin (14/6/2021). 

Reporter: M Taufik | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) punya posisi strategis di desa. Sehingga, anggotanya juga harus terus berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan inovasi untuk kemajuan desa.

Demikian kata Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, di sela Rakerda Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Jawa Timur di Sidoarjo.

Menurut Wabup Subandi, salah satu tugas BPD adalah sebagai kanal aspirasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah. Keberadaan BPD sangat penting dalam menentukan kemajuan pembangunan desa.

"BPD sebagai lembaga formal yang punya peran strategis dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, demokratisasi dan kesejahteraan warga. Ini peran yang strategis," katanya, Senin (14/6/2021).

Sehingga, Subandi menyebut bahwa BPD harus mampu menjadi benteng dari budaya birokrasi yang tidak bersih, serta mampu merumuskan indikator kinerja untuk meningkatkan pembangunan yang ada di desa.

"Untuk mewujudkan hal itu, diharapkan setiap anggota BPD senantiasa meningkatkan kapasitas SDM dan inovasinya," lanjutnya.

Dengan kapasitas yang mumpuni dan terus berinovasi, diyakini juga bisa menghindari disharmonisasi antara BPD dengan pemerintah desa, seperti yang selama ini kerap terjadi.

Kata dia, BPD harus benar-benar bisa menjadi patner kepala desa dalam membangun desanya. BPD harus menjadi pilar utama dan jembatan koordinasi pemerintahan desa dan masyarakat.

Baca juga: Dewan Desak Pemkab Sidoarjo Turun Tangan Atasi Krisis Air Bersih di Tanggulangin

"Jembatan komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa harus dapat dibangun dengan baik oleh BPD. Dengan dua hal tersebut tentu tidak ada BPD dengan kepala desa saling bermusuhan," imbuhnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved