Berita Kota Kediri

Pemkot Kediri Fasilitasi Legalitas Merek Dagang dan Sertifikasi Halal untuk Para Pelaku Usaha

Pemkot Kediri memfasilitasi legalitas merek dagang dan sertifikasi halal untuk para pelaku usaha. Gratis!

Penulis: Didik Mashudi | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/DIDIK MASHUDI
Peserta workshop pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas merek dagang dan sertifikasi halal di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Selasa (15/6/2021). 

Reporter: Didik Mashudi | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Kediri menggelar workshop untuk fasilitasi 14 pelaku usaha mendapatkan legalitas merek dagang dan sertifikasi halal di Ruang Kilisuci, Balai Kota Kediri, Selasa (15/6/2021).

Plt Sekretaris Disperdagin Kota Kediri, Prihastuti Tintawati, menjelaskan, workshop legalitas merek dagang dan sertifikasi halal untuk 14 pelaku usaha secara gratis.

Mereka sebelumnya telah melewati seleksi dengan sejumlah kriteria.

Ke 14 pelaku usaha tersebut terdiri dari kelompok usaha makanan dan minuman, serta kerajinan di Kota Kediri.

“Ada 4 pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal dan 10 pelaku usaha mengajukan legalitas merek dagang,” jelasnya.

Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang terselenggara setiap tahun oleh Disperdagin Kota Kediri.

“Kita targetnya untuk semua UKM/IKM di Kota Kediri sudah memiliki hak merek dagang dan sertifikasi halal,” ujar Tinta.

Merek dagang dan sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha untuk membangun kepercayaan konsumen dan menghindari merek produk yang telah dirintis dijiplak oleh orang lain.

Dalam kegiatan workshop ini, hadir dua narasumber dari Provinsi Jawa Timur.

Mereka adalah Lilik Fatmawati dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan Ridsyal Rizki Yogaswara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Baca juga: Seusai Dirawat Tim Homecare RSUD Gambiran, Pasien Stroke di Kediri Kondisinya Mulai Pulih

Lilik Fatmawati, pembicara  workshop menyampaikan seputar pengajuan sertifikasi halal yang harus dipahami oleh setiap pemohon. Salah satunya mengenai hal yang perlu disiapkan saat audit.

“Saat audit yang perlu dipersiapkan meliputi bahan-bahan yang digunakan, kemasan bahan, dokumen pembelian, resep, laporan hasil produksi, proses produksi, label kemasan, manual sistem jaminan halal (SJH) serta implementasi SJH,” ungkap Lilik yang menjabat Kepala Bidang Auditing LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur.

Pada acara itu juga dijelaskan seputar alur permohonan sertifikat halal, mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikasi halal.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved