Breaking News:

Berita Bondowoso

Iuran BPJS Kesehatan Belum Dibayar Pemkab, Perangkat Desa di Bondowoso Merana

Iuran BPJS Kesehatan belum dibayar pemkab, perangkat desa di Bondowoso merana. Kartu BPJS mereka tidak bisa digunakan untuk berobat.

Penulis: Danendra Kusuma | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/DANENDRA KUSUMA
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bondowoso, Haeriyah Yuliati saat memberikan penjelasan mengenai iuran BPJS Kesehatan perangkat desa yang belum dibayar, Rabu (16/6/2021). 

"Sejak ada perubahan kebijakan, pemkab justru tak kunjung dibayar," ungkapnya.

Kepala DPMD Bondowoso, Haeriyah Yuliati membenarkan bila Pemkab Bondowoso belum membayar iuran BPJS Kesehatan perangkat desa.

Baca juga: Buntut Munculnya Klaster Hajatan, Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Binakal Bondowoso Dihentikan

Iuran BPJS Kesehatan perangkat desa menunggak disebabkan anggaran pembayaran BPJS perangkat desa tak ada di APBD awal.

"Kan biasanya masuk di ADD. Ada regulasi baru maka dibayar oleh pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemkab," terangnya.

Ia mengira anggaran tersebut dialokasikan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Namun ternyata, setelah dicek alokasinya tidak ada di instansi tersebut.

Tampaknya terjadi miskomunikasi antara DPMD dan DPPKAD.

"Ketika kami tanya ke DPPKAD rupanya anggaran itu dialokasikan di sini (DPMD)," jelasnya.

DPMD tengah mencari jalan keluar terkait persoalan tersebut.

Diperkirakan Juli nanti iuran tersebut sudah terbayar selama 12 bulan.

Sementara itu, anggaran pembiayaan BPJS perangkat desa Bondowoso kurang lebih Rp 3 miliar dan sudah disetujui oleh tim anggaran.

"Kami sudah mengusulkan lewat dana refocusing. Pembayarannya selama 12 bulan," tandasnya.

Berita tentang Bondowoso

Berita tentang Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved