Breaking News:

Berita Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Terbitkan Aturan Larangan Ekspor Bibit Porang, Mentan Siap Dukung dan Awasi

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menerbitkan aturan larangan ekspor bibit porang, Mentan siap mendukung dan mengawasi.

Penulis: Fatimatuz Zahroh | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/FATIMATUZ ZAHROH
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat mendampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan juga Menko PMK Muhadjir Effendy panen porang di Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (17/6/2021). 

Reporter: Fatimatuz Zahroh | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa memastikan, pihaknya telah menerbitkan SK untuk melarang ekspor katak yang menjadi bibit tanaman porang.

Hal itu disampaikan Khofifah saat mendampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan juga Menko PMK Muhadjir Effendy panen porang di Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Kamis (17/6/2021). 

Pelarangan ekspor bibit porang atau katak tersebut sebagai perlindungan agar tidak ada pihak yang mengekspoitasi bibit porang dan agar tanaman porang bisa dimaksimalkan penanamannya di dalam negeri. 

"Kita dapat support dari Kementan KUR yang cukup besar. Kita sudah luncurkan KUR untuk petani porang. Alhamdulillah semoga menjadi pengungkit maksimalisasi produksi porang di Jatim dan membantu mendongkrak ekonomi Jatim," kata Khofifah. 

Sebagaimana pernah disampaikan Khofifah di kesempatan yang lain, bahwa KUR untuk Jatim dalam rangka penanaman porang mencapai Rp 70 trilliun. KUR tersebut selain untuk budi daya porang juga untuk budi daya alpukat pameling yang juga asli Jawa Timur. 

"Saat ini Gubernur Jatim telah menerbitkan SK untuk larangan ekspor katak (bibit porang). Katak ini diburu oleh banyak negara yang iklim tropis untuk tanam porang," kata Khofifah. 

Karena porang memang tanaman yang cocok ditanam di kawasan hutan tropis. Guna mencegah agar katak porang tidak banyak dikirim ke luar negeri dan justru dibudidayakan di luar negeri, maka aturan malarang ekspor ini diterbitkan. 

Baca juga: Gubernur Jatim Keluarkan SK Larangan Impor Katak atau Bibit Porang

Sanksi bagi mereka yang melanggar sudah tertuang dalam SK tersebut. Namun untuk teknis detailnya pihak Pemprov Jatim masih berkoordinasi dengan Polda Jatim dan bea cukai. 

"Maka pak bupati Madiun, saya mohon menjaga, petani juga menjaga, katak ini sesuai dengan SK Gubernur, kita melarang katak diekspor, katak porang agar dibudidayakan di dalam negeri. Dan Jatim luasan lahannya masih cukup untuk tanam porang," tegasnya. 

Terkait hilirisasi produk olahan porang, Khofifah menegaskan, Jatim juga tengah melakukan pengembangan dengan dibantu oleh Universitas Brawijaya Malang. Sebab dalam pengembangan ini tentunya butuh teknologi pangan yang lebih update. 

"Hilirisasi terus kita dorong agar produknya lebih bermacam-macak, akses pasarnya juga lebih luas," pungkas Khofifah. 

Di sisi lain, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendukung regulasi larangan ekspor katak porang yang dikeluarkan oleh Gubernur Khofifah. Mentan bahkan meminta kopian aturannya untuk dipertajam dan diterapkan di semua imigrasi di Indonesia. 

"Kami berterima kasih ibu gubernur atas aturan yang diterbitkan. Kami akan minta detail aturannya untuk kami pertajam dengan bantuan imigrasi di seluruh Indonesia guna melindungi porang agar tidak diekspor," tegasnya.

Berita tentang Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved