Breaking News:

Berita Kota Batu

Tindak Lanjuti Imbauan dari KPK, DPUPR Kota Batu Sertifikasi Aset Tanah di Bawah Jalan Raya

DPUPR Kota Batu menginventarisir aset tanah di bawah jalan raya. Sertifikasi itu dilakukan seiring imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPD) Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, Kamis (17/6/2021). 

Reporter: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) tengah menginventarisir aset tanah di bawah jalan raya.

Sertifikasi itu dilakukan seiring adanya imbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pemkot Batu yang telah disampaikan langsung di Balai Kota Among Tani beberapa waktu lalu.

KPK terus mendorong dilakukannya percepatan sertifikasi dan pengamanan aset milik pemerintah daerah (pemda) se-Jawa Timur pada 2021 ini.

Tujuannya, untuk mencegah terjadinya potensi tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan aset.

"Seluruh sertifikasi aset tanah di bawah jalan raya punya arti penting sebagai upaya mengamankan aset negara, dalam hal ini aset Pemerintah Kota Batu," ujar Kepala DPUPR Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, Kamis (17/6/2021).  

Dari hasil penelusuran aset jalan, irigasi dan jembatan yang telah dilakukan, Kota Batu memiliki jalan sepanjang 422 Km dan terbagi menjadi tiga kategori.

Kategori jalan provinsi 38 Km, jalan kota 264 Km dan jalan lingkungan 174 Km. Aset yang juga memiliki fungsi sosial dan dikuasai oleh negara sesuai UU Pokok Agraria dan UU tentang Jalan.

"Ke depannya perlu menginisiasi regulasi, baik itu berupa Perwali maupun Peraturan Daerah Tentang Sempadan Jalan dan Sempadan Sungai agar masyarakat semakin paham dan jelas ketika akan melakukan investasi dan atau membangun rumah tinggal," terang Alfi.

Baca juga: Realisasikan Target PAD dari Retribusi Parkir, Dishub Kota Batu Gandeng Kejaksaan Negeri

Regulasi yang telah dibuat perlu disosialisasikan dengan maksimal agar tidak terjadi pembangunan yang menyalahi aturan. Tidak sedikit masyarakat membangun rumah memasuki garis sempadan bangunan (GSB) terhadap jalan, sungai dan jaringan irigasi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved