Breaking News:

Berita Nganjuk

Awasi Ketat Penggunaan Dana BKK, Dinas PMD Minta Pemdes Ikuti Peraturan Bupati Nganjuk

Awasi ketat penggunaan dana BKK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meminta pemdes ikuti Peraturan Bupati Nganjuk.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/ACHMAD AMRU MUIZ
Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Tri Wahyu Kuntjoro, Senin (21/6/2021). 

Reporter: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Nganjuk pantau pelaksanaan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk 42 desa dari sembilan kecamatan.

Sebanyak 23 desa mendapatkan BKK untuk pembangunan infrastruktur, dan sebanyak 19 desa mendapatkan BKK untuk pengembangan kawasan pedesaan Selingkar Wilis.

Plt Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk, Tri Wahyu Kuntjoro mengatakan, BKK direalisasikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari APBD Kabupaten Nganjuk. Yang dalam pengelolaan dan peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.

"Untuk itu, tidak boleh ada pemanfaatan dana BKK di luar peruntukan yang telah ditetapkan," kata Tri Wahyu Kuntjoro, Senin (21/6/2021).

Di samping itu, dikatakan Tri Wahyu Kuntjoro, dalam penggunaan dana BKK juga tidak lepas dari Peraturan Bupati (Perbup) Nganjuk tentang BKK. Di antaranya penggunaan dana BKK sesuai Perbup Nganjuk untuk pengembangan tempat wisata di desa, yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan ekonomi di pedesaan.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur desa, menurut Tri Wahyu Kuntjoro, dana BKK dapat digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan, saluran irigasi persawahan, pembangunan sarana air bersih, dan saluran pembuangan air atau limbah.

Baca juga: Sosialisasi Tera Ulang Alat Ukur Intensif Dilakukan di Nganjuk untuk Beri Perlindungan Konsumen

Selanjutnya juga bisa untuk pembangunan sekolah PAUD, membangun infrastruktur bangunan kesehatan tingkat desa.

"Juga untuk membangun infrastruktur penerangan dan infrastruktur lain yang dibutuhkan desa sesuai petunjuk dalam Perbup BKK," ucap Tri Wahyu Kuntjoro.

Yang jelas, tambah Tri Wahyu Kuntjoro, dana BKK tidak boleh digunakan untuk membangun infrastruktur pemerintahan desa seperti pembangunan kantor desa dan sebagainya.

"Tentunya akan ada sanksi apabila dana BKK digunakan untuk pembangunan di luar petunjuk dalam Perbup Nganjuk. Makanya kami selalu mengingatkan pemerintah desa penerima bantuan BKK untuk memanfaatkan sesuai peruntukannya," tutur Tri Wahyu Kuntjoro.

Berita tentang Kabupaten Nganjuk

Berita tentang Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved