Breaking News:

Berita Bondowoso

Soal Tunggakan BPJS Kesehatan Perangkat Desa, Komisi IV DPRD Bondowoso Akui Lalai

Soal tunggakan BPJS Kesehatan para perangkat desa, Komisi IV DPRD Bondowoso mengaku lalai dari sisi perencanaan dan penganggaran.

Penulis: Danendra Kusuma | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/DANENDRA KUSUMA
Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna memberikan penjelasan terkait tunggakan BPJS Kesehatan perangkat desa seusai rapat dengan DPMD dan BPJS Kesehatan Bondowoso, Senin (21/6/2021).  

Reporter: Danendra Kusuma | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO - Tunggakan BPJS Kesehatan perangkat desa di Bondowoso terjadi karena kelalaian perencanaan pihak legislatif dan eksekutif.

Selain itu, perubahan mekanisme pembayaran jaminan kesehatan bagi perangkat desa tahun ini, juga jadi kendala.

Hal itu diakui oleh Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso, Ady Kriesna, seusai rapat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta BPJS Kesehatan Bondowoso.

"Ini sebuah kelalaian kami dari sisi perencanaan dan penganggaran," katanya, Senin (21/6/2021).

Ia menjelaskan, tahun ini, ada perubahan aturan dalam pembayaran premi BPJS Kesehatan perangkat desa.

Mulanya, lima persen iuran BPJS Kesehatan perangkat desa dibayar pemerintah desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Kini aturannya berubah menjadi satu persen ditanggung pemerintah desa, dan 4 persennya DPMD.

Tak hanya itu, ada peralihan mekanisme di pemda dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) ke SIPD.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Belum Dibayar Pemkab, Perangkat Desa di Bondowoso Merana

"Ada perubahan mekanisme, sehingga perlu menyesuaikan atau beradaptasi secara cepat. SIPD memakan energi luar biasa. Bukan hanya ini (BPJS Kesehatan perangkat desa) hal-hal lain banyak terbengkalai," ungkapnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved