Breaking News:

Berita Kota Batu

DPRD Kota Batu Imbau DPKP Perbaiki Manajemen Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani

DPRD Kota Batu mengimbau Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) agar memperbaiki manajemen penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
Ilustrasi buruh mengangkut pupuk di toko UD Gangsar, Kota Batu, 2021. 

Reporter: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu mengimbau agar Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) memperbaiki administrasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

Ketua Komisi B DPRD Kota Batu, Hari Danah Wahyono mengungkapkan, selama ini ada beberapa permasalahan yang dikeluhkan petani terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Di antaranya yang sering terdengar adalah barang sering terlambat dan manfaat Kartu Tani kerap gagal digunakan.

"Petani sering mengeluh seperti itu ke kami. DPKP harus bisa menyelesaikan ini,” ujar Hari Danah, Selasa (22/6/2021).

Di sisi lain, masih banyak petani yang belum masuk kelompok tani sehingga tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi.

DPKP disarankan untuk berinovasi agar pelayanannya meningkat. Hal-hal yang menjadi kebiasaan sebaiknya diubah agar ada perbaikan layanan.

"Ini perlu ada solusi bagi petani yang belum tergabung dalam kelompok. Selain itu kami minta agar DPKP bisa berinovasi dengan menggandeng pihak ketiga atau BUMD dalam memproduksi pupuk berkualitas secara mandiri dan bisa dijual kepada petani lebih murah,” paparnya.

Sementara itu Kepala DPKP Kota Batu, Sugeng Pramono menjelaskan, pihaknya sudah semaksimal mungkin melakukan sosialisasi agar seluruh petani di Kota Batu tergabung dalam kelompok tani. Tujuannya bukan saja petani bisa mengakses pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani, tapi DPKP bisa mendata seluruh petani sehingga bantuan saprodi tepat tersalurkan.

Baca juga: Cerita Siswa SD di Surabaya Ajari Warga Olah Pupuk Organik Cair untuk Selamatkan Lingkungan

"Kami harap petani bisa bergabung ke kelompok tani agar bisa mengakses pupuk bersubsidi. Dengan ikut kelompok tani setidaknya kami memiliki data dan bantuan saprodi bisa maksimal," ujarnya.

Alur penyaluran pupuk bersubsidi diawali dengan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Lalu dokumen penyusunan dikirim ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved