Breaking News:

Berita Surabaya

Penyekatan Suramadu, PSI Dukung Langkah Koordinatif Pemkot bersama Pemprov

Fraksi PSI DPRD Surabaya mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Pemprov Jatim pasca aksi demo Penyekatan Suramadu

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Yoni Iskandar
TRIBUNJATIM.COM/HABIBUR ROHMAN
Koalisi Masyarakat Madura Bersatu geruduk Balai Kota Surabaya, Senin (21/6/2021). Aksi ini terkait dengan penyekatan dan tes swab antigen Covid-19 di Jembatan Suramadu. Adanya aksi ini juga menyebabkan ditutupnya sebagian akses Jalan Walikota Mustajab (depan Balai Kota Surabaya). 

Reporter : Nuraini Faiq | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi PSI DPRD Surabaya mendukung penuh langkah Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan Pemprov Jatim pasca aksi demo Penyekatan Suramadu. Fraksi ini berharap masukan warga Madura juga ditindaklanjuti.

“Saya mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Surabaya berkoordinasi dengan jajaran Gugus Tugas Covid Jatim membahas aspirasi warga Madura," ujar Ketua Fraksi PSI William Wirakusuma kepada TribunJatim.com, Selasa (22/6/2021).

Dalam aspirasinya, warga Madura juga mendukung sosialisasi penanganan covid. Termasuk dengan formula 3T (testing, tracing, dan treatment. Sebab langkah ini sudah ditetapkan Pemerintah.

Usai menemui massa yang berdemo di Balai Kota, Wali Kota Surabaya menghadap Gubernur Jatim untuk mengambil kebijakan selanjutnya atas Penyekatan Suramadu. Wali Kota Eri juga menemui Bupati Bangkalan.

Warga Madura berdemo keberatan atas pemberlakuan Penyekatan di Suramadu. Mereka mendesak penyekatan di hapuskan, meminta strategi tracing tidak tebang pilih, dan menghentikan tes swab di Suramadu.

William menyebut data dari Kemenkes bahwa indikator kinerja penanganan Covid-19 kategori testing dan tracing oleh Pemerintah Bangkalan masuk dalam kategori terbatas.

Untuk permasalahan tes, tingkat positif (positivity rate) diatas 48%, jauh di atas standar WHO yaitu 5%. Permasalahan berikutnya ada di pelacakan (tracing) kontak erat penyintas covid, standar dari Kemenkes adalah 14 orang per kasus.

“Kami berharap ada tes hingga level desa. Tim Covid Jatim yang tahu hitung-hitungannya. Kalau di level kecamatan memang bisa. Apalagi sudah sepakat pemberlakuan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM)," kata William.

Pemkab Bangkalan telah mengeluarkan SOP pelaksanaan kebijakan SIKM yang mulai berlaku senin lalu. Penggunaan SIKM diutamakan untuk warga yang mobilitasnya tinggi ke Surabaya. SIKM ini berlaku selama 7 hari.

“Semoga kita semua juga bisa ambil peran dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Segera vaksin agar pandemi di Surabaya, Bangkalan, Madura, Jatim, dan seluruh Indonesia bisa disudahi," kata William.

Berita tentang penyekatan suramadu

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved