Breaking News:

Berita Trenggalek

Kasasi di Tolak, Pemkab Trenggalek Harus Bayar Rp 500 Juta

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait kasus gugatan perdata peningkatan jembatan plapar

Penulis: Aflahul Abidin | Editor: Yoni Iskandar
Surya/Aflahul Abidin
Kepala Dinas PUPR Trenggalek Ramelan. 

Reporter : Aflahul Abidin | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, TRENGGALEK - Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait kasus gugatan perdata peningkatan Jembatan Plapar di Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek.

Hasil kasasi itu ditetapkan tanggal 28 April 2021 oleh Ketua Majelis Hakim Nurul Elmiyah dan hakim anggota Maria Anna Samiyati dan Pri Pambudi Teguh.

"Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi: 1. Pemerintah Kabupaten Trenggalek Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dahulu bernama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Jembatan Plapar Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek; dan 2. DPRD Kabupaten Trenggalek," tulis putusan MA.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Ramelan membenarkan adanya hasil putusan MA itu.
Pemkab, kata dia, akan menjalankan hasil putusan pengadilan sebelumnya, yakni membayar pekerjaan pembangunan jembatan plapar ke rekanan. Nilai yang harus dibayarkan sekitar Rp 500 juta.

“Kami akan membayarkannya besok lewat pengadilan,” ujar Ramelan, saat dikonfirmasi, Jumat (23/6/2021).
Sebenarnya, proses pembayaran itu sudah akan dilakukan Selasa (21/6/2021). Namun, rencana itu gagal karena Pengadilan Negeri Trenggalek tutup.

“Dan kami baru bisa diterima besok,” sambungnya.

Baca juga: Pemkab Trenggalek Genjot 100 Desa Wisata, Kini Mulai Dampingi 35 Desa Wisata

Kuasa Hukum CV Berlian Mas, Puji Handi juga membenarkan adanya hasil putusan MA itu.

Dengan adanya putusan dari MA, ia menyebut kliennya berhak mendapat bayaran dari pekerjaan peningkatan jembatan plapar yang berlangsung pada 2016.

Ia menjelaskan, kasus itu bermula saat kliennya mengerjakan proyek peningkatan pembangunan jembatan plapar di Kecamatan Munjungan 5 tahun lalu.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved