Breaking News:

Berita Nganjuk

Menang Gugatan di PTUN Surabaya atas Proses Perizinan Mihol, Pemkab Nganjuk Sudah Ikuti Prosedur

Menang gugatan di PTUN Surabaya atas proses perizinan minuman beralkohol (mihol), Pemkab Nganjuk klaim sudah ikuti prosedur.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Pemkab Nganjuk, Samsul Huda, 2021. 

Reporter: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Pemkab Nganjuk menang dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dari salah satu sub distributor minuman beralkohol (mihol) yang ada di Nganjuk.

Ini setelah dalam persidangan di PTUN Surabaya, majelis hakim memutuskan apa yang dilakukan Pemkab Nganjuk dalam rangka pengurusan perizinan mihol merupakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI).

Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Pemkab Nganjuk, Samsul Huda menjelaskan, persidangan terhadap perkara tersebut dilaksanakan di PTUN awal pekan lalu dengan agenda penyampaian putusan yang dilaksanakan secara e-Court.

"Di mana e-Court sendiri pada PTUN Surabaya merupakan layanan pendaftatan perkara, taksiran biaya panjar perkara, maupun pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan secara daring," kata Samsul Huda yang juga Kepala Satpol PP Pemkab Nganjuk tersebut, Sabtu (26/6/2021).

Dijelaskan Samsul Huda, dalam persidangan tersebut telah disebutkan dengan jelas untuk proses perizinan telah diatur dan dilaksanakan secara daring melalui Online Single Submission (OSS).

Apalagi berkaitan dengan mihol, kewenangan pemberian izin usaha perdagangan tersebut secara terperinci dan terpusat pada OSS di pemerintah pusat.

Pemkab Nganjuk, menurut Samsul Huda, telah mengikuti prosedur yang ada landasan hukumnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Selanjutnya juga didasarkan pada Undang-undang Cipta Kerja.

Baca juga: Siap Sukseskan Harganas, TP PKK Nganjuk Bersama Kader Pantau Pertumbuhan dan Perkembangan Balita

Dalam PP nomor 24 tahun 2018, ungkap Samsul, disebutkan bahwa proses yang berkaitan dengan perizinan minuman beralkohol sudah terpusat pada OSS yang merupakan salah satu syarat penyesuaian perizinan berusaha yang harus dipenuhi. Di mana setelah dari OSS disetujui maka akan dikeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Dengan demikian pada gugatan itu terbukti bahwa pengajuan dari pemohon ini sudah dikeluarkan dan sudah ada komitmen. Bahwa kewenangan tentang izin mihol yakni pada OSS di pemerintah pusat, bukan pada Pemkab Nganjuk," tutur Samsul.

Dia menambahkan, putusan PTUN tersebut baru pada tingkat pertama, dan jika pemohon tidak melakukan banding, maka putusan tersebut menjadi putusan tetap.

Berita tentang Kabupaten Nganjuk

Berita tentang Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved