Breaking News:

Berita Nganjuk

Relokasi Rumah Korban Tanah Longsor di Nganjuk Terhambat Izin Pemanfaatan Lahan Perhutani

Rencana relokasi rumah korban tanah longsor di Nganjuk terhambat izin pemanfaatan lahan Perhutani dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Achmad Amru Muiz
Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Selasa (29/6/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Pemkab Nganjuk berupaya secepatnya untuk bisa merelokasi rumah tempat tinggal korban tanah longsor di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Ini setelah hampir empat bulan, sebanyak 55 kepala keluarga terdampak bencana tanah longsor yang terjadi pada tanggal 14 Februari 2021 itu terpaksa harus menempati rumah kontrakan, ataupun menumpang di rumah saudaranya.

Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, hingga sekarang ini proses perizinan pemanfaatan tanah Perhutani sebagai tempat relokasi warga dampak bencana tanah longsor belum selesai.

Terakhir, Pemkab Nganjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup (LH) diminta untuk membuat studi kelayakan terhadap lokasi lahan Perhutani dari potensi terjadinya kembali bencana tanah longsor.

"Laporan studi kelayakan tersebut sudah kami sampaikan dan mudah-mudahan proses izin penggunaan lahan aset Perhutani untuk relokasi warga terdampak bencana tanah longsor bisa segera disetujui," kata Marhaen Djumadi saat bertemu dan memberikan bantuan sembako serta peralatan rumah tangga kepada 55 KK warga terdampak tanah longsor di Kecamatan Ngetos, Selasa (29/6/2021).

Dijelaskan Marhaen Djumadi, perizinan pemanfaatan lahan aset Perhutani sebagai lokasi relokasi warga tersebut ternyata cukup rumit dan membutuhkan waktu panjang.

Beberapa kali pihaknya bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemkab Nganjuk datang ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan proses perizinan.

Namun kenyataannya cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi Pemkab Nganjuk untuk mendapatkan izin.

Baca juga: Siap Sukseskan Harganas, TP PKK Nganjuk Bersama Kader Pantau Pertumbuhan dan Perkembangan Balita

"Ya kita terus ikuti dan penuhi semua persyaratan yang diminta Kementerian LH, dan itu semua untuk warga korban tanah longsor yang kehilangan tempat tinggal," ucap Marhaen Djumadi.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved