Breaking News:

Berita Nganjuk

Stok Pupuk Bersubsidi Sering Dipersoalkan Petani, Dispertan Nganjuk Akan Maksimalkan Data Kartu Tani

Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Nganjuk berupaya mencari soulisi solusi persoalan pupuk bersubsidi.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Ndaru Wijayanto
surya/Hanif Manshuri
Ilustrasi - Para petani mendapatkan pupuk, Sabtu (8/2/2020) 

Reporter: Achmad Amru Muiz I Editor: Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Nganjuk berupaya mencari solusi persoalan pupuk bersubsidi.

Ini setelah persoalan pupuk bersubsidi tersebut seringkali menimbulkan polemik di kalangan petani.

Kepala Dispertan Kabupaten Nganjuk, Judi Ernanto menjelaskan, permasalahan pupuk bersubsidi di tengah masyarakat sangat kompleks.

Untuk itu, diperlukan rekap data pupuk bersubsidi berdasar hasil monitoring tim KP3 di lapangan.

Dimana hasil rekap tersebut akan dibandingkan dengan hasil kurva, sehingga dihasilkan data valid.

"Nantinya data tersebut mengarah ke produk penebusan pupuk untuk para petani dengan menggunakan kartu tani," kata Judi Ernanto, kemarin.

Dijelaskan Judi Ernanto, nantinya terkait pupuk bersubsidi akan selalu berkaitan dengan penggunaan Kartu Tani.

Dengan demikian dari data tersebut dapat diketahui perkembangan realisasi Kartu Tani di lapangan.

Oleh karena itu, ungkap Judi Ernanto, pihaknya meminta kepada tim KP3 untuk bersinergi dalam mengedukasi para petani dalam pemanfaatan pupuk organik. Dengan cara memanfaatkan limbah pertanian yang ada di sekitar.

"Hal itu dengan tujuan untuk meningkatkan atau mengembalikan kualitas tanah agar menjadi lebih baik sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk kimia tersebut," ucap Judi Ernanto.

Sementara Kabid Bina Usaha dan Penyuluhan Dispertan Kabupaten Nganjuk, Sri Winarsih menambahkan, untuk tugas tim KP3 titik beratnya untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran, penyimpanan, penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing melalui pemantauan secara langsung. Kemudian dilanjut pemantauan penyaluran pupuk dari berbagai lini.

Terkait sinergitas di dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, menurut Sri Winarsih, yang sering terjadi justru kelangkaan yang disebabkan keterbatasan atau ketersediaan stok pupuk sesuai alokasi.

Meskipun pada penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sesuai dengan yang diusulkan.

"Jadi, walaupun sudah diusulkan sesuai kebutuhan namun alokasi yang turun tidak sampai mencapai kebutuhan 100 persen sesuai usulan RDKK. Makanya kami meminta para petani ikut memaklumi kondisi tersebut," tutur Sri Winarsih.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved