Breaking News:

Berita Tuban

Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Saat PPKM Darurat? Begini Penjelasan Kemenag Tuban

Bagaimana pelaksanaan pernikahan saat penerapan PPKM Darurat di Jawa dan Bali? Begini penjelasan dari Kemenag Tuban.

Penulis: M Sudarsono | Editor: Dwi Prastika
Tribunnews.com
Ilustrasi pernikahan - Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Saat PPKM Darurat? Begini Penjelasan Kemenag Tuban 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Mochamad Sudarsono

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Pelaksanaan pernikahan di masa pandemi Covid-19 atau virus Corona tidak bisa dilakukan sembarangan.

Terlebih saat ini pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Jawa dan Bali, mulai 3-20 Juli 2021.

PPKM tersebut mengatur aktivitas masyarakat, pusat perbelanjaan, warung makan hingga pernikahan.

Kasi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Tuban, Mashari mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan SE Bupati terkait PPKM Darurat Covid-19 kepada jajaran kantor urusan agama (KUA). 

Pada poin M dijelaskan, pelaksanaan resepsi pernikahan dihadiri paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) lebih ketat dan tidak menerapkan acara makan di tempat.

"Kami sudah sampaikan kepada masing-masing KUA terkait adanya PPKM Darurat yang mengatur pernikahan," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (5/7/2021).

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan dari beberapa kepala KUA, yang sudah mendaftar belum ada laporan yang ditunda, karena melanggar aturan PPKM. Sebab kebanyakan nikahnya nanti bulan Zulhijah.

Baca juga: PPKM Darurat di Tuban Mulai Hari Ini, Tempat Ibadah Ditutup hingga Kegiatan Operasional Dibatasi

Untuk saat ini masih masuk pada bulan Zulkaidah, belum ada pasangan calon pengantin (catin) yang melangsungkan pernikahan.

Pihaknya juga masih menunggu surat edaran (SE) dari Dirjen Bimas Kemenag RI, yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan nikah di KUA selama masa PPKM Darurat.

"Kalau SE dari Bupati sudah ada, untuk SE dari Dirjen Bimas Kemenag RI, yang mengatur tentang pelaksanaan pelayanan nikah masih kita tunggu. Yang jelas harus menerapkan protokol kesehatan (prokes)," pungkasnya.

Berita tentang Tuban

Berita tentang Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved