Breaking News:

Berita Kota

DPRD Batu Tampung 140 Aspirasi Hasil Reses

140 usulan dari masyarakat Kota Batu ditampung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu. 140 usulan itu didapat dari hasil reses anggota DPRD

Penulis: Benni Indo | Editor: Yoni Iskandar
Benni Indo/Surya
Ketua DPRD Batu, Asmadi. 

Laporan Wartawan TribunJatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, BATU - 140 usulan dari masyarakat Kota Batu ditampung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batu. 140 usulan itu didapat dari hasil reses anggota DPRD Batu.

Penjaringan aspirasi dari konstituen di masing-masing daerah pemilihan 30 anggota dewan itu rampung pada Juni lalu.

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi mengatakan, selama masa reses anggota dewan banyak mendapatkan usulan terutama mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah pemilihannya masing-masing. Salah satunya adalah kondisi pembangunan daerah. Dikatakan Asmadi, 140 usulan tersebut akan dibahas dan dimasukkan dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) dewan.

"Lebih dari 50 persen masih berkutat pada pembangunan infrastruktur. Seperti jalan lingkungan, saluran air serta rumah yang tidak layak huni. Semoga program yang diusulkan dapat segera terealisasi dan bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Asmadi, Minggu (4/7/2021).

Ia menuturkan, seluruh usulan yang ditampung berasal dari para konstituen di tiap dapil berdasarkan kebutuhan prioritas. Aspirasi dan usulan tersebut akan diperjuangkan oleh masing-masing dewan untuk masuk dalam program pembangunan Kota Batu tahun 2022 yang disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah.

Diakui Asmadi, banyak aspirasi yang belum bisa tertampung karena keterbatasan banyak hal. Meki begitu, masyarakat tetap bisa menyampaikan aspirasi dan ide-idenya kepada para legislator. Kemudian akan dicatat untuk dibahas.

Baca juga: DPRD Batu Usulkan Jalan Tembus Urai Kemacetan di Kios Bunga Sidomulyo

"Jadi itu ada semacam pagunya, kami upayakan dalam pokok-pokok pikiran dewan bisa masuk dan terealisasi sehingga akses yang ada di masyarakat seperti fasilitas umum bisa terselesaikan dengan baik," katanya kepada TribunJatim.com.

Beberapa waktu lalu, DPRD Batu telah menyetujui Raperda tentang Pedoman Penataan Desa, Penataan Kelurahan dan Penataan Kecamatan lewat Rapat Paripurna DPRD. Perda ini menjadi payung hukum pertama yang dijadikan pijakan pemekaran desa atau kelurahan serta kecamatan di Kota Batu.

Perda akan menjadi pedoman dan batasan kewenangan Pemda untuk penataan desa atau kelurahan dan kecamatan berdasarkan hasil kajian. Termasuk hasil evaluasi sesuai peraturan dan perundang-undangan. Bersamaan dengan penyiapan payung hukum, dinas terkait akan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengisi kebutuhan.

Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Nurochman berharap Raperda yang baru disahkan ini bisa menjadi rujukan hukum atas aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk pemekaran wilayah desa, kelurahan dan kecamatan.

“Semoga bisa menjadi instrumen yang menguatkan upaya pelayanan kepada masyarakat, perluasan pembangunan, kemudahan akses informasi, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sebaran anggaran pembangunan,” ujar Nurochman.

Berita tentang DPRD Batu

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved