Breaking News:

Berita Nganjuk

DPRD Nganjuk Izinkan Pemkab Merefokusing Anggaran Untuk Penanganan Covid-19

DPRD Kabupaten Nganjuk mempersilahkan Pemkab Nganjuk untuk kembali melakukan refokusing anggaran untuk penanganan covid-19 bila dibutuhkan.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Yoni Iskandar
Tribun Jatim Network/Achmad Amru Muiz
Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi didampingi Kapolres Nganjuk dan Dandim 0810 Nganjuk memberangkatkan patroli dalam pelaksanaan PPKM Darurat di Nganjuk, Sabtu (3/7/2021). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - DPRD Kabupaten Nganjuk mempersilahkan Pemkab Nganjuk untuk kembali melakukan refokusing anggaran untuk penanganan covid-19 bila dibutuhkan.

Hal ini setelah terjadinya peningkatan kembali kasus penyebaran covid-19 di Kabupaten Nganjuk yang cukup signifikan.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, refokusing anggaran untuk penanganan covid-19 tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemkab Nganjuk. Dan itu sesuai aturan diperbolehkan karena dalam kondisi darurat sekarang ini.

"Jadi silahkan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan skala prioritas bisa direfokusing anggaranya tahun ini untuk penanganan covid-19 yang lebih penting untuk kepentingan rakyat yang sangat mendesak," kata Tatit Heru Tjahjono, Selasa (6/7/2021).

Dijelaskan Tatit Heru Tjahjono, alokasi anggaran dana penanganan covid-19 tahun ini sempat diturunkan dalam APBD Kabupaten Nganjuk.

Bila dalam APBD tahun 2020 lalu mencapai kisaran Rp 82 miliar, maka dalam APBD tahun 2021 ini diturunkan alokasi anggaranya. Itu setelah melihat kondisi penanganan covid-19 di akhir tahun 2020 yang melandai.

"Namun bila melihat sekarang ini kasus covid-19 di Kabupaten Nganjuk kembali meningkat tajam maka alokasi anggaran penanganan covid-19 bisa dinaikkan kembali melalui refokusing dana anggaran itu," ucap Tatit Heru Tjahjono.

Baca juga: Sosialisasi PPKM Darurat ke Warga, Belasan Ribu Brosur Disebar ke Seluruh Wilayah Kabupaten Nganjuk

Sedangkan untuk kegiatan DPRD Kabupaten Nganjuk di masa PPKM Darurat, menurut Tatit Heru Tjahjono, tetap berjalan dengan Protokol Kesehatan dan pembatasan yang ketat meski gedung DPRD dilakukan penutupan sesuai PPKM Mikro. Ini dikarenakan ada target penyelesaian pembahasan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020 yang harus selesai bulan Juni 2021.

Dalam pembahasan Pertanggung Jawaban APBD 2020 tersebut, ungkap Tatit, dilaksanakan antara tim inti anggaran Pemkab Nganjuk bersama Banggar DPRD Nganjuk berjumlah 10 orang. Dan di bulan Juni 2021 ini juga Pertanggung Jawaban APBD 2020 harus sudah diparipurnakan dan dikirim ke Gubernur Jawa Timur.

"Makanya, kegiatan Pembahasan itu harus dilakukan DPRD Nganjuk. Dan untuk kegiatan lain di masa PPKM darurat dihentikan sementara semuanya," tandas Tatit Heru Tjahjono.

Dan melihat kondisi covid-19 yang membahayakan tersebut, imbuh Tatit Heru Tjahjono, pihaknya mengajak semuanya untuk mentaati dan menjalankan Protokol Kesehatan dengan ketat. Karena sekarang ini selain penambahan kasus positif covid-19 cukup banyak juga jumlah kematian akibat covid-19 juga semakin meningkat.

"Terakhir hari ini kami terima informasi satu tenaga medis Puskesmas di Kabupaten Nganjuk meninggal dunia setelah terpapar covid-19. Makanya marilah semuanya waspada dan hati-hati terhadap penyebaran covid-19 sekarang ini dan tidak meremehkan serta lengah," tutur Tatit Heru Tjahjono.

Berita tentang Kabupaten Nganjuk

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved