Breaking News:

Berita Kota Blitar

Operasi Yustisi di PIPP Kota Blitar, 11 Pelanggar Prokes Covid-19 Jalani Sidang di Tempat

Operasi yustisi di PIPP Kota Blitar, 11 pelanggar protokol kesehatan Covid-19 jalani sidang di tempat. Dikenai sanksi tipiring.

Penulis: Samsul Hadi | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Samsul Hadi
Pelanggar protokol kesehatan Covid-19 yang terjaring operasi yustisi menjalani sidang di tempat di kawasan PIPP Kota Blitar, Rabu (7/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Sebanyak 11 orang terjaring operasi yustisi yang dilaksanakan petugas gabungan dari Satpol PP, Polri, dan TNI di kawasan Pusat Informasi Pariwisata dan Perdagangan (PIPP) Kota Blitar, Rabu (7/7/2021). 

Sebelas pelanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 itu dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring) oleh petugas.

"Ada 11 orang pelanggar prokes (protokol kesehatan) yang kami kenai sanksi tipiring. Rata-rata pelanggarannya tidak pakai masker," kata Plt Kepala Satpol PP Kota Blitar, Hadi Maskun

Hadi mengatakan, dalam operasi yustisi kali ini, petugas lebih menerapkan sanksi tipiring dengan sistem sidang di tempat. 

Petugas gabungan menggandeng kejaksaan dan pengadilan untuk menggelar sidang di tempat bagi para pelanggar dalam operasi yustisi tersebut. 

"Kami meminjam anjungan di kawasan PIPP untuk menggelar sidang di tempat bagi para pelanggar prokes yang terjaring operasi yustisi," ujarnya. 

Dikatakannya, dalam operasi yustisi itu, petugas gabungan menyebar di sekitar kawasan PIPP dan di jalan depan PIPP. 

Petugas menghentikan pengendara yang tidak memakai masker saat melintas di jalan depan PIPP. 

Baca juga: Pedagang Kawasan Wisata Makam Bung Karno Kota Blitar Berharap Kompensasi Pembebasan Uang Sewa Kios

"Warga yang pakai masker tidak benar, misalnya di dagu, juga kami tindak. Itu juga bentuk pelanggaran," ujarnya. 

Menurutnya, dalam sidang di tempat itu, para pelanggar protokol kesehatan rata-rata diputuskan hakim membayar uang denda mulai Rp 30.000 sampai Rp 50.000.

"Operasi yustisi dengan sistem sidang di tempat ini akan kami optimalkan selama PPKM Darurat. Sasarannya tidak hanya di jalan, tapi juga pasar, tempat usaha, dan perkantoran," katanya.

Berita tentang Kota Blitar

Berita tentang Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved