Berita Nganjuk

Kejati Jatim Terima Pelimpahan Berkas-Tersangka Dugaan Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk Non-Aktif

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menerima pelimpahan berkas dan tersangka atau tahap II kasus dugaan suap jual beli jabatan oleh Bupati Nganjuk non-

Penulis: Samsul Arifin | Editor: Januar
TribunJatim.com/ Achmad Amru Muiz
Bupati Nganjuk non aktif,Novi Rahman Hidhayat saat menuju ke mobil tahanan Kejari Nganjuk setelah proses pelimpahan selesai dari Dit Tipidkor Bareskrim Polri. 

Laporan wartawan TribunJatim Network, Syamsul Arifin 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menerima pelimpahan berkas dan tersangka atau tahap II kasus dugaan jual beli jabatan oleh Bupati Nganjuk non-aktif Novi Rahman Hidayat (NRH).

"Benar, kami menerima pelimpahan tahap II," kata Kasi Penkum Kejati Jatim, Fathurrohman saat dikonfirmasi, Kamis, (8/7/2021). 

Saat ini, ia menyebutkan tersangka ditahan di Polda Jatim. Saat ditanya apakah enam tersangka lainnya juga ikut ditahan?, Fathur mengaku masih akan menginformasikan kembali. 

"Kami akan informasikan kembali," sambungnya. 

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa, pelimpahan tahap II itu dilakukan setelah Kejaksaan Agung menyatakan berkas Bupati Nganjuk non-aktif Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lainnya, lengkap atau P-21. 

Mereka langsung dibawa ke Nganjuk untuk diserahkan kepada JPU Kejagung di Kejari Nganjuk

"Pada tanggal 5 Juli Kejagung menyatakan berkas penyidikan lengkap atau P-21. Hari ini sampai Surabaya didampingi JPU dari Kejaksaan Agung dan menuju ke Nganjuk lewat transportasi darat dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Argo kepada wartawan di Jakarta.

Baca juga: Kebutuhan Oksigen Melonjak saat Pandemi, Khofifah Bakal Buat Fasilitas Refill

Dengan dilakukannya proses tahap II ini, Bupati Nganjuk non-aktif dan enam tersangka lainnya bakal segera disidang. 

Selama proses penyidikan, kata Argo, penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan sebanyak 49 saksi, tiga saksi ahli dan melakukan penggeledahan serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang dan dokumen. 

"Selanjutnya terhadap tujuh tersangka tersebut dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Agung di rumah tahanan negara Polda Jawa Timur," ujar Argo.

Dalam kasus ini, KPK bersama Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk non-aktif Novi Rahman Hidayat sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka yakni Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin.

Dalam kasus ini, Bupati Nganjuk non-aktif dan ajudannya disangka Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan/atau  Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dan ditambah melalui UU Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Jo  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangka tersangka lima Camat disangka Pasal 5 ayat (1) huruf A dan atau B dan Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kumpulan berita Jatim terkini

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved