Breaking News:

Berita Banyuwangi

Viral Kades Gelar Hajatan saat PPKM Darurat di Banyuwangi, Polisi Lakukan Penyelidikan

Polresta Banyuwangi lakukan penyelidikan terkait kasus Kepala Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, yang menggelar hajatan saat pelaksanaan

Penulis: Haorrahman | Editor: Januar Adi Sagita
TribunJatim.com/ Haorrahman
Kapolres Banyuwangi, AKBP Nasrun Pasaribu 

Laporan wartawan TribunJatim Network, Haorrahman

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Polresta Banyuwangi lakukan penyelidikan terkait kasus Kepala Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, yang menggelar hajatan saat pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (10/7) lalu. 

"Kami akan lakukan penyelidikan. Kami akan kumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan hajatan tersebut," kata Kapolresta Banyuwangi AKBP Nasrun Pasaribu, Minggu (11/7). 

Sebelumnya viral di media sosial kepala desa Temuguruh Banyuwangi menggelar hajatan resepsi pernikahan anaknya saat PPKM Darurat. Resepsi digelar di balai desa setempat. Camat Sempu Kholid Askandar membenarkan hajatan yang digelar kades Temuguruh tersebut.

Nasrun menjelaskan sebelumnya dalam aturan PPKM Darurat, hajatan boleh dilaksanakan dengan berbagai ketentuan seperti wajib menerapkan protokol kesehatan ketat, serta pembatasan jumlah pengunjung, durasi hajatan, dan lainnya. 

Namun terdapat revisi aturan yang tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 19 Tahun 2021. Dalam surat tersebut tertuang hajatan tidak diperbolehkan. 

Di aturan sebelumnya berbunyi: Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang. 

Sementara di aturan yang baru menyebutkan: Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM Darurat. 

Baca juga: Vaksin Pelajar di Surabaya Tuntas Seminggu, DPRD Surabaya Minta Jangan Lupakan Lansia 

Revisi tersebut ditandatangani oleh Menteri dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada 9 Juli 2021. Adapun revisi instruksi tersebut mulai diberlakukan pada 10-20 Juli 2021.

"Harus dipahami juga, aturan tersebut baru berlaku pada tanggal 10 Juli. Sementara hajatan kepala desa juga tanggal 10 Juli. Meski demikian kami akan tetap lakukan penyelidikan, dari situlah nanti bisa disimpulkan apakah memenuhi unsur pidana atau tidak," jelas Nasrun. (Haorrahman)

Kumpulan berita Banyuwangi terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved