Breaking News:

Berita Malang

Kota Malang Masuk Zona Hitam, Polresta Malang Kota: Aktivitas Masyarakat Masih Tinggi

Aktivitas dan mobilitas masyarakat yang masih tinggi, membuat Kota Malang masuk dalam zona hitam. Hal itu dibenarkan langsung oleh Kapolresta Malang..

Penulis: Kukuh Kurniawan | Editor: Ndaru Wijayanto
TribunJatim.com/Kukuh Kurniawan
Wali Kota Malang, Sutiaji bersama Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto saat memberikan teguran kepada salah satu pedagang warung makan yang melanggar aturan PPKM Darurat. 

Laporan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Aktivitas dan mobilitas masyarakat yang masih tinggi, membuat Kota Malang masuk zona hitam.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Kapolresta Malang Kota, AKBP Budi Hermanto.

"Perlu kami sampaikan, Kota Malang masuk zona hitam di satu hari kemarin. Ada penilaian dari Menko Marves terkait Facebook Mobility, Google Activity, dan (hasil pengamatan) dari satelit tentang penerangan di malam hari. Dan hal itu merupakan suatu indikator dan tolok ukur, bahwa aktivitas masyarakat di Kota Malang masih tinggi," ujarnya kepada TribunJatim.com, Rabu (14/7/2021).

Oleh karena itu pada siang ini, Forkopimda Kota Malang akan menggelar rapat. Terkait regulasi dan hasil evaluasi PPKM Darurat, agar Kota Malang dapat keluar dari penilaian zona hitam.

"Kenapa hal ini harus dilakukan, karena perlu diketahui, bahwa 10 rumah sakit rujukan Covid 19 di Kota Malang rata rata sudah penuh. Dan yang paling krusial adalah, kondisi UGD sangat terbatas dan juga sudah sangat penuh," terangnya.

Selain itu BuHer juga menjelaskan, selama 11 hari pelaksanaan PPKM Darurat Kota Malang. Pihaknya telah berupaya keras menekan mobilitas masyarakat dan mencegah adanya kerumunan, dengan melakukan peneguran secara tegas namun humanis.

"Tentu, tindakan kami melakukan teguran lisan secara humanis. Kita melakukan teguran, kepada pembeli dan penjual (pedagang). Nah, ada juga tindakan fisik, dalam hal ini adalah push up bagi pembeli yang ketahuan makan di tempat. Ada juga yang sudah melakukan operasi yustisi, dan diberikan sanksi tipiring. Ada juga sanksi penutupan tenpat usaha selama lima sampai dengan sepuluh hari," jelasnya.

Oleh sebab itu, BuHer mengungkapkan, agar Kota Malang bebas dari penilaian zona hitam. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat.

"Kita berbicara juga tentang budaya dan perilaku dari masyarakat. Makanya itu, kami mengimbau kepada masyarakat Malang Raya. Untuk sabar dan patuh dalam situasi ini,"

"PPKM Darurat dan PPKM Mikro ini bukan hanya dilakukan di Kota Malang saja, melainkan juga di seluruh Jawa dan Bali. Kalau masyarakat tidak membantu dan tidak patuh, maka hal ini akan berlarut terus," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved