Breaking News:

Berita Surabaya

SK Kepengurusan PPP Jatim Belum Turun, Pengamat: Kemoloran Bisa Berdampak Pada Potensi Elektoral

Kemoloran turunnya SK untuk sebuah kepengurusan partai politik dinilai bisa jadi bakal berdampak pada potensi elektoral dalam sebuah kontestasi...

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Ndaru Wijayanto
TribunJatim/Yusron
Sejumlah pengurus DPC saat mendatangi kantor DPW PPP Jatim di Surabaya belum lama ini. Mereka menginginkan DPP segera menurunkan SK untuk kepengurusan PPP Jatim hasil Muswil Juni lalu. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kemoloran turunnya SK untuk sebuah kepengurusan partai politik dinilai bisa jadi bakal berdampak pada potensi elektoral dalam sebuah kontestasi. Sehingga, kejelasan nasib kepengurusan dalam sebuah organisasi parpol penting segera dilakukan. 

Hal itu setidaknya menjadi analisa dari Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam saat menanggapi perihal SK DPW PPP Jatim yang sampai saat ini belum juga dikeluarkan oleh DPP. 

"Jika terus molor saya khawatir akan berdampak kepada potensi elektoral PPP di Jatim," kata Surokim yang juga peneliti senior Surabaya Survei Center atau SSC, Rabu (14/7/2021).

Seperti diketahui, sudah sebulan lebih SK untuk kepengurusan DPW sejak Muswil Juni lalu belum juga turun. Praktis, sejak awal Juni kepengurusan sudah demisioner hingga turunnya SK anyar. 

Sejumlah elemen di Jatim hingga saat ini masih menunggu kejelasan pengajuan susunan kepengurusan yang telah disetor oleh tim formatur beberapa waktu lalu. 

Dalam pandangan Surokim, kemoloran itu setidaknya menunjukkan adanya dinamika yang kuat perihal komposisi kepengurusan. Atau, dinamika penentuan figur untuk posisi tertentu dalam sebuah kepengurusan yang belum selesai. 

Jika benar demikian, hal itu semakin memperjelas jika ada potensi perbedaan pandangan, sebagaimana telah muncul ke permukaan menjelang Muswil beberapa saat lalu. 

"Lamanya proses itu menunjukkan adanya dinamika yang tinggi di DPP sebagaimana bisa dibaca dalam proses sebelumnya," ungkap Surokim. 

"Bagaimanapun DPP punya policy dan juga kehendak berbeda. Namun faktual hal itu harus berhadapan dengan kehendak arus bawah sebagaimana tergambar dalam perwakilan formatur juga memiliki kekuatan untuk bisa diperhatikan," jelas Surokim. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved