Breaking News:

Berita Surabaya

Curhat Pemilik Warkop Surabaya Tekor Melulu Gegera PPKM Darurat, Terus Bersiasat Agar Ada Pemasukan

Curhat pemilik warkop di Surabaya jalani aktivitas di tengah PPKM Darurat. Tekor melulu hingga was-was ancaman penyitaan router Wi-Fi.

Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Hefty Suud
TribunJatim.com/Luhur Pambudi
Beberapa hari pascaterjadi penyitaan tiga perangkat keras Router Wi-Fi dan 5 bangku pengunjung oleh aparat dalam operasi yustisi PPKM Darurat, suasana sepi tampak di Warkop Titik Kumpul, Surabaya. 

Selain itu, tatacara penyitaan yang dilakukan oleh oknum aparat tidak didahului adanya etika sopan santun ataupun pemberitahuan secara persuasif kepada si pemilik atau si penjaga warkop.

"Yang saya sayangkan itu. Kemudian, kenapa bangku-bangku warkop dan Wi-Fi warkop juga diambil, kan gak sesuai," tuturnya.

Meskipun pada akhirnya, Novian mengambil kembali benda inventaris warkop yang disita petugas itu ke Kantor Kecamatan Sawahan, sehari setelah disita. 

Ia mengaku keberatan bilamana aparat acap menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran perda dan aturan prokes PPKM Darurat pada pihak pemilik warkop, bukannya pada perseorangan pengunjung yang kedapatan melanggar.

"Kan di peraturannya ada, ditindak perseorangan, atau pemilik warkop," jelasnya.

Ditanya perihal omset selama PPKM Darurat, Novian menegaskan, pihaknya mengalami penurunan drastis.

Setelah dikalkulasi, dalam sehari ia hanya bisa mengantongi hasil sekitar 10%. Artinya, penurunan omset yang dirasakannya telah menembus 90%.

"Bagaimana pun kita berpijak pada aturan. Cuma dilihat lagi kalau kita cari uang untuk sekarang. Tidak seperti mereka digaji perbulan," pungkas Novian.

Bila kondisi pembatasan sosial semacam yang secara jelas memukul sektor ekonomi pada unit bisnis warkop, tak segera dicarikan solusi. Dapat dipastikan, bakal banyak warkop yang gulung tikar, karena kesulitan memutar biaya operasionalnya.

Ketua Paguyuban Warkop Kota Surabaya Husin Ghozali alias Cak Conk mengakui penerapan aturan layanan penjualan secara bungkus (take away) dirasa tidak efektif mengakomodir jenis usaha seperti warkop.

Pasalnya, pengunjung yang datang ke sebuah warkop, tak hanya bertujuan menikmati kudapan olahan makanan dan minuman yang tersaji di sana. 

Namun, tak jarang mereka juga ingin mencari suasana tongkrongan yang berbeda, fasilitas koneksi internet nirkabel Wi-Fi super kencang, dan hiburan penunjang lainnya, yang hanya bisa diperoleh dengan cara berkunjung langsung di warkop.

"Ada dari teman teman kami yang memaksa buat buka, dengan berbagai siasat. Tapi mau pakai model apapun tetap tidak laku dan mengeluh. Malah pengeluaran banyak. Listrik karyawan, kami terpaksa tutup merumahkan karyawannya. Pasti mikir kedepannya mana bisa bertahan kalau begini terus," katanya saat dihubungi TribunJatim.com, Rabu (14/7/2021).

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Surabaya Eddy Chistijanto memastikan, pihaknya akan melakukan penegakan hukum berdasarkan peraturan PPKM Darurat tersebut, secara humanis dan berbasis edukasi masyarakat.

Hanya saja, pada beberapa kasuistik temuan unit usaha seperti warkop yang ditengarai melakukan pelanggaran jam malam. Apalagi, kasuistik pelanggaran tersebut, bersifat pengulangan kurun waktu tiga kali, seperti beberapa hari sebelumnya.

Terpaksa, ungkap Eddy, petugas akan melakukan penyitaan terhadap sejumlah inventaris unit usaha, seperti kursi atau benda-benda lainnya.

"(Setelah) peringatan kedua, ketiga kalau mereka masih melanggar itu terpaksa kursinya itu kami sita," katanya saat dihubungi TribunJatim.com, Rabu (14/7/2021).

Tujuan dari penyitaan tersebut adalah membuat efek jera kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk kesekian kali.

Dan barang sitaan tersebut masih dapat diambil atau diminta kembali, di kantor kecamatan atau Kantor Satpol PP Surabaya, dengan membuat surat pernyataan berisi kesediaan untuk patuh terhadap aturan dan berjanji tidak mengulangi kembali.

Manakala, si pedagang masih terus melakukan pelanggaran yang sama dikemudian hari. Eddy mengungkapkan, petugas akan memberikan sanksi tindak pidana ringan (Tipidring) melalui proses pengadilan.

"Kalau sudah ketiga terpaksa kami berikan denda. Tapi denda seminim mungkin tidak kami berikan. Karena untuk pedagang-pedagang PKL warkop itu, dalam situasi seperti ini, kami juga berpikiran (empati)," pungkas mantan Kepala BPB Linmas Pemkot Surabaya itu.

Berita tentang Surabaya

Berita tentang PPKM Darurat

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved