Berita Surabaya

Lahan Surat Ijo Termasuk Aset Daerah, Pemkot Surabaya dan DPRD: Pengguna Dikenakan Retribusi IPT

Pemkot Surabaya dan DPRD memastikan tidak ada penghapusan retubusi surat ijo. Termasuk aset daerah, penggunanya dikenakan retibusi IPT.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Hefty Suud
TribunJatim.com/Nuraini Faiq
Warga penghuni tanah berstatus surat ijo di daerah Pucang saat menolak tetribusi IPT dengan menempel spanduk di setiap rumah mereka beberapa waktu lalu. 

Kepastian ini diperoleh dari para pakar dan jajaran Pemkot Surabaya dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kepastian ini juga mengacu pada peraturan di pemerintah pusat. 

"Karenanya pihak kedua yang memanfaatkan aset milik pemkot Surabaya harus membayar retribusi seperti yang sudah diatur dalam Perda sebelumnya. Kecuali pusat menyerahkan aset surat ijo kepada warga," jelas Mahfudz.

Perda Kekayaan Daerah itu juga  juga mengatur keringanan bahkan penghapusan denda bagi warga.

Mekanismenya warga mengajukan permohonan ke wali kota untuk mendapat persetujuan.

Tanah surat ijo adalah tanah yang diakui sebagai aset milik Pemkot.

Saat ini ada sekitar 47.000 persil yang dialihfungsikan menjadi lahan bangunan. Baik rumah, usaha dan fasilitas lain. Pemkot menerbitkan Perwali atas aset tersebut. Termasuk berlaku retribusi IPT.

Warga penghuni surat ijo sempat mendatangi DPRD Surabaya.

Mereka berharap ada penghapusan retribusi hingga penghapusan status surat ijo.

Sebab mereka selama ini dikenakan wajib bayar pajak PBB juga membayar retribusi.  

"Kami akan bersurat ke pusat," kata Toek Hartantyo dari Perkumpulkan Penghuni Tanah surat ijo Surabaya (P2TSIS).

Berita tentang Surabaya

Berita tentang Jawa Timur

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved