Breaking News:

Berita Gresik

LSM Forkot Minta Bupati Gresik Hentikan PPKM karena Dianggap Tidak Efektif

Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kota (LSM Forkot), unjuk rasa di Kantor Pemkab Gresik. Tujuannya, mendesak Bupati supaya memohon kepada Pemerintah

Penulis: Sugiyono | Editor: Januar Adi Sagita
TribunJatim.com/ Sugiyono
PPKM - LSM Forkot unjuk rasa di Kantor Pemkab Gresik, untuk mendesak Bupati Gresik mengajukan pembatalan PPKM darurat kepada Pemerintah pusat, Senin (19/7/2021). 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Sugiyono

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Kota (LSM Forkot), unjuk rasa di Kantor Pemkab Gresik. Tujuannya, mendesak Bupati supaya memohon kepada Pemerintah Pusat untuk membubarkan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Senin (19/7/2021). 

Unjuk rasa tersebut tidak berlangsung lama, sebab jajaran Polres Gresik langsung melarang belasan massa untuk melanjutkan unjuk rasa. Massa akhirnya membubarkan diri dan langsung dimediasi oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani (Gus Yani). 

Unjuk rasa tersebut menuntut  Bupati Gresik Gus Yani, memohon kepada Pemerintah Pusat agar membatalkan program PPKM Darurat. Sebab, selama ini PPKM tidak menuntaskan penurunan angka covid-19. Tapi, muncul varian baru dari covid-19. 

"Lebih baik program PPKM ini dibubarkan saja. Baik PPKM mikro dan PPKM darurat tidak evektif dan tidak memanusiakan manusia. Dimana, orang - orang mencari kebutuhan hidup diatur. Tapi bantuan tidak ada di depan rumah," kata Humas Forkot, Miftahul Rizal Vian. 

Baca juga: Masyarakat Empat Desa di Kecamatan Tambakboyo Tuban Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19

Menurut Rizal, selama PPKM Darurat bantuan tidak kunjung datang, akhirnya warga yang terdampak. Seperti para pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan, pedagang warung makan, restoran juga tidak bisa buka dan pariwisata tutup. 

"Alasannya membatasi kerumunan masyarakat. Tapi, polisi melakukan penyekatan, akhirnya menimbulkan keruman dan pelaksanaan vaksin ribuan orang, juga menimbulkan kerumunan. Ini sama halnya melarang berkerumun tapi pejabat menimbulkan kerumunan," imbuhnya. 

Dari mediasi tersebut Bupati Gresik Gus Yani, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Gresik telah berbuat relawan covid-19. Selain itu, juga membentuk relawan tenaga kesehatan (Nakes). "Kita juga sudah membentuk posko dan dilengkapi dengan sembako. Sehingga, jika ada masyarakat tersampak covid-19 bisa segera dibantu," kata Gus Yani

Selain itu, kita juga meminta jajaran Satpol PP Kabupaten Gresik untuk lebih humanis dalam melaksanakan tugas. "Saat menertipkan masyarakat yang melanggar jam malam,  tidak membentak-bentak tapi lebih humanis,"  imbuhnya. 

Setelah mediasi di pendopo Pemkab Gresik, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan ketat aparat Satpol PP, Polisi dan TNI. 

Diketahui, Pemerintah RI memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 sampai 20 Juli 2021. (ugy/Sugiyono). 

Kumpulan berita Gresik terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved