Breaking News:

Berita Surabaya

Rumah Dinas Pemkot Surabaya untuk Pegawai kini Bisa Jadi Hak Milik, Total Ada 300 Unit Rumah

Rumah dinas lama yang selama ini ditempati pegawai Pemkot Surabaya sudah bisa menjadi hak milik. Inilah rumah dinas golongan III. Bisa dilepas.

Penulis: Nuraini Faiq | Editor: Januar
TribunJatim.com/Nurul Aini
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya, Maria Ekawati Rahayu 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Rumah dinas lama yang selama ini ditempati pegawai Pemkot Surabaya sudah bisa menjadi hak milik. Inilah rumah dinas golongan III. Bisa dilepas.

Namun jika ingin alih status kepemilikan rumah ini saratnya membeli rumah yang bersangkutan. 

Rumah-rumah dinas tersebut hingga saat ini masih ditempati pegawai, termasuk pensiunan. Mereka tersebar di sejumlah wilayah di Surabaya. Selama ini rumah-rumah itu berlaku sewa atau retribusi Izin Pemakaian Rumah (IPR).

"Sudah menjadi rumah dinas golongan 3 sehingga bisa dilepas. Tentunya harga rumah itu disesuaikan nilai apraisal. Sudah ada 47 pegawai yang mengajukan menjadi hak milik," jelas Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Kota Surabaya Maria Ekawati Rahayu, Selasa (20/7/2021).

Yayuk, sapaan Ekawati Rahayu, menyampaikan bahwa mereka yang ingin alih status rumah bisa mengurus. Total ada sekitar 300 unit rumah dinas Pemkot berstatus IPR. Berbagai tipe atau luasan.

Mulai dari ukuran rumah Petak sangat kecil yang berlokasi di Sombo hingga rumah ukuran besar seperti di Bratang dan Kalidami. Selain di dua wilayah itu, rumah dinas IPR juga terdapat di Ngagel, Kebbonsari, Bratang Gede, dan Kaidami.

"Kami memberi kesempatan pada penghuni di Ngagel, Kebonsari, Bratang Gede, dimohon untuk dibeli. Rumah itu sudah ditetapkan sebagai rumah dinas golongan 3. Syaratnya hanya membeli sesuai nilai apraisal rumah sesuai luasan dan NJOP," ucap Yayuk. 

Informasi yang berhasil dihimpun, Pemkot Surabaya pada era lalu memberikan fasilifas rumah dinas bagi para pegawainya. Sekitar 1996, Pemkot mempunyai Kantor Urusan Perumahan (KUP).

Namun tidak bertahan lama, kantor tersebut dilebur dalam DPBT. Pegawai tetap bisa menempati rumah tersebut. Rumah-rumah ini bukan rumah pejabat. Hanya pegawai biasa. Namun untuk ukuran sekarang, rumah itu tergolong lumayan besar.

Baca juga: Duka Idul Adha 2021, Santri Tuban Hilang Terseret Ombak ke Tengah Laut Saat Cuci Jeroan Sapi Kurban

Sesuai Perda 13/2010 dan telah diubah dengan Perda 2/2013 besaran sewa rumah-rumah itu sangat murah. Dari yang termurah Rp 8.000 per bulan hingga yang tertinggi Rp 850.000. Nilai ini tergolong sangat murah. 

Saat ini seluruh rumah dinas itu tetap terisi penuh. Pemkot akan terus melakukan sosialisasi agar rumah golongan tersebut disarankan untuk dibeli penghuni. Sebab sesuai aturan jangka waktu hunian rumah tiga tahun dan bisa diperbarui. 

Hampir semua yang menempati rumah tersebut adalah para pegawai lama. Tidak ada pegawai baru. "Kami juga akan memberi fasilifas meringankan sewa IPR mereka. Ini dalam rangka HUT Kemerdekaan dan Hari Pahlawan," terang Yayuk. (Faiq) 

Kumpulan berita Surabaya terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved