Breaking News:

Berita Jatim

Soal Rektor UI Boleh Rangkap Komisaris BUMN, Pengamat Politik Ingatkan Perihal Independensi Kampus

Tetap menjaga independensi kampus dari urusan partisan diharapkan dapat betul-betul dijaga

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar Adi Sagita
ISTIMEWA/TRIBUNJATIM.COM
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura, Surokim Abdussalam. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tetap menjaga independensi kampus dari urusan partisan diharapkan dapat betul-betul dijaga.

Sebab, marwah dunia akademisi harus dijaga betul dari berbagai kepentingan yang bisa merusak citra independensi kampus.

Setidaknya hal itu diungkapkan oleh peneliti senior Surabaya Survei Center atau SSC perihal ramainya sorotan pro kontra Rektor UI rangkap jabatan komisaris di BUMN. Sebab, hingga saat ini, hal itu masih menjadi perbincangan publik.

"Saya betul sangat mengkhawatirkan posisi ini akan cenderung partisan sehingga membuat independensi kampus tereduksi," kata Surokim saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (20/7/2021).

Apalagi rangkap jabatan itu dengan posisi komisaris BUMN, yang selama ini tak jarang dipersepsikan publik sebagai jabatan yang cenderung mengedepankan aspek politis dibaliknya. Jika hal itu diisi oleh Rektor maka dinilai bertolak belakang dengan marwah independensi yang harus dijaga.

"Menurut saya jika dilihat dari sudut kepentingan menjaga independensi kampus sepertinya hal itu kontraproduktif," ungkap Surokim yang juga pengamat politik tersebut.

Surokim memahami, memang posisi komisaris lebih kepada pengawasan saja bukan pada aspek manajerial. Namun, untuk posisi di level BUMN tentu dinilai strategis. Sehingga, banyak yang berpandangan hal itu sangat erat kaitannya dengan relasi kuasa terhadap penguasa.

"Namun jika PP dan senat memberi kelonggaran begitu terhadap pimpinan kampus level atas ya saya mengkhawatirkan saja terkait dengan soal independensi," ujarnya.

Surokim berpandangan, hal itu jelas bukan alasan satu-satunya mengapa rangkap jabatan dinilai tidak etis oleh publik. Sebab selain dari sisi profesionalisme, rangkap jabatan semacam itu bisa menarik berbagai efek ikutan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved