Banyak Terima Keluhan, Bupati Tulungagung Minta Warga Melapor jika Temukan Penyelewengan Bansos

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menekankan penertiban bantuan sosial (bansos) selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Sebab penyaluran bansos selama ini dianggap masih bermasalah, dan memicu gesekan di masyarakat.

“Masyarakat yang terdampak Covid-19, baik yang sakit dan belum bisa bekerja harus dibantu,” ujar Maryoto Birowo, Rabu (21/7/2021).

Sebelumnya, ada bantuan dari pemerintah pusat, mulai Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan lain-lain.

Maryoto Birowo menambahkan, jenis bantuan akan semakin banyak untuk meringankan beban masyarakat, seperti dari bantuan Bulog, Polres Tulungagung, dan Kodim 0807/Tulungagung.

Karena itu diperlukan integritas supaya bantuan ini merata diterima oleh masyarakat.

“Yang menerima bantuan jangan tetap orang-orang itu saja. Nanti bisa memicu kecemburuan sosial,” ucap Maryoto Birowo.

Karena itu Maryoto Birowo menekankan, agar perangkat desa yang memberikan data calon penerima bansos tidak salah.

Sebab sebelumnya banyak keluhan, pendataan penerima bansos lewat RT tidak valid.

Bansos justru diberikan kepada istri, anak dan kerabat dekatnya, bukan warga yang benar-benar membutuhkan.

“Itu yang harus dilakukan evaluasi. Jangan sampai kerabatnya saja yang dapat, sementara warga yang membutuhkan malah tidak dapat,” tegas Maryoto Birowo.

Baca juga: Polisi Tindak Lanjuti Laporan Temuan Dugaan Oksigen Palsu di Tulungagung

Untuk menekan kecurangan di tingkat pendataan, Maryoto Birowo menekankan pendampingan.

Selain itu warga juga bisa mengadu ke Posko Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Tulungagung, jika menemukan penyelewengan.