Breaking News:

Berita Jatim

DPRD Jawa Timur Soroti Sejumlah PR Pemprov Jatim, Minta Segera Ada Tindaklanjut

DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah pekerjaan rumah di internal Pemprov Jatim. Selain urusan penanganan pandemi Covid-19, legislatif berharap hal-hal

Penulis: Yusron Naufal Putra | Editor: Januar Adi Sagita
TribunJatim.com/Yusron Naufal Putra
Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi saat ditemui di Surabaya. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur menyoroti sejumlah pekerjaan rumah di internal Pemprov Jatim. Selain urusan penanganan pandemi Covid-19, legislatif berharap hal-hal penting di Pemprov juga harus terus diperhatikan. 

Diantara contoh PR yang harus diselesaikan adalah tindak lanjut dari rekomendasi dan opini BPK terkait laporan hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara di lingkungan Pemprov Jatim.

Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan, mekanisme yang seharusnya diikuti setelah BPK menyampaikan opini adalah penghitungan anggaran. 

"Setelah perhitungan anggaran selesai, maka sebenarnya Agustus nanti itu sudah masuk PAK, untuk perubahan kalau ada yang mau diubah terhadap penganggaran kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini. Tapi sampai sekarang, perhitungannya belum juga selesai," ujarnya kepada wartawan, Kamis (22/7/2021). 

Baca juga: Satgas Covid-19 Ponorogo Genjot Vaksinasi Covid-19, Daftar Vaksin Lewat Link Berikut

Menurut Kusnadi, kalaupun hal itu diteruskan diperkirakan baru akan selesai akhir Juli atau bahkan awal Agustus. 

Padahal, setelah merampungkan P-APBD 2021, tugas selanjutnya Pemprov Jatim adalah mempersiapkan Rancangan APBD Jatim 2022 yang biasanya dimulai pada bulan September melalui penyerahan KUA PPAS kepada DPRD Jatim. 

Kusnadi khawatir, jika rentetan tersebut molor juga bakal berpengaruh pada pembahasan APBD Jatim 2022 yang bisa jadi akan molor. "Saya tidak bisa memperkirakan APBD 2022, karena itu banyak rangkaian," ucap politisi PDI Perjuangan tersebut. 

Kusnadi juga menyoroti perihal belum ditindaklanjutinya kesepakatan untuk tidak lagi menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2019-2024 sebagai tolak ukur kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam melaksanakan program-program di Jatim. 

"Karena ada pandemi, kami sudah memikirkan itu tidak akan mungkin tercapai, misalnya pertumbuhan ekonomi. Maka, kita sudah sepakat dengan Gubernur bahwa RPJMD itu akan kita ubah, akan kita revisi," ujar Kusnadi

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved