Breaking News:

Berita Kota Batu

Pemkot Batu Perlu Menata Perizinan Vila yang Kian Hari Kian Menjamur, Ratusan yang Belum Punya IMB

Pemkot Batu perlu menata perizinan vila yang kian hari kian menjamur di Kota Batu, ada ratusan vila yang belum kantongi IMB.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Benni Indo
Papan informasi mengenai pemesanan vila di Desa Oro-oro Ombo Kota Batu, Rabu (21/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Jumlah vila di Kota Batu kian hari kian banyak. Namun begitu, tidak semua vila di Kota Batu sudah patuh terhadap peraturan perizinan.

Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso mendapatkan laporan bahwa jumlah vila yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di kawasan Songgoriti dan Oro-oro Ombo sebanyak 536.

Sejumlah bangunan semula didaftarkan sebagai rumah hunian. Namun lambat laun disewakan sehingga fungsinya beralih pada bisnis komersial.

Selain itu, sebanyak 536 vila itu tidak mengantongi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) jasa akomodasi pariwisata.

"Di Oro-oro Ombo sebanyak 212 vila dan Songgoriti sebanyak 324 vila. Dari hasil laporan Bapenda,” kata Punjul, Rabu (21/7/2021).

Meski belum mengantongi izin resmi, pemilik telah menjalankan operasinya. Di Oro-oro Ombo, pemilik tak memiliki perizinan dan tak satupun yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Sedangkan di kawasan Songgoriti, NPWPD terakumulasi jadi satu atas nama Paguyuban Vila Supo.

Diketahui pembayaran NPWPD dari 324 vila di Songgoriti melalui Paguyuban Vila Supo hanya membayar Rp 2,8 juta per bulannya. Jika dibagi setiap vila, per bulan satu vila hanya membayar Rp 8.600. Sedangkan untuk vila di Oro-oro Ombo malah tidak membayar sama sekali karena tidak memiliki NPWPD.

"Seharusnya ini menjadi potensi pajak daerah. Padahal selama ini jasa akomodasi seperti hotel harus membayar pajak. Ini yang membuat investasi di Kota Batu tidak maksimal. Orang akan pilih bangun vila karena tidak perlu izin dan tidak dikenakan pajak," papar Punjul.

Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP-TK) Kota Batu, Muji Dwi Leksono, menjelaskan, hingga kini keberadaan vila belum dijadikan objek pajak. Hanya dikenakan retribusi saja berkaitan dengan pengurusan IMB yang dialihfungsikan sebagai rumah komersil.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved