Breaking News:

Berita Kota Batu

Pemkot Batu Perlu Menata Perizinan Vila yang Kian Hari Kian Menjamur, Ratusan yang Belum Punya IMB

Pemkot Batu perlu menata perizinan vila yang kian hari kian menjamur di Kota Batu, ada ratusan vila yang belum kantongi IMB.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Benni Indo
Papan informasi mengenai pemesanan vila di Desa Oro-oro Ombo Kota Batu, Rabu (21/7/2021). 

"Untuk pajak vila tidak ada. Hanya retribusi IMB karena pergantian jenis usaha. Sehingga untuk lainnya tidak ada," ujar mantan Kabag Hukum Pemkot Batu itu.

Baca juga: Siapkan Anggaran Rp 1,49 Miliar, DPUPR Kota Batu Akan Poles Jalan di Kawasan Wisata Songgoriti

Penyisiran dan pengawasan secara intens akan dilakukan bersama Tim Wasdal. Hal ini untuk menertibkan pemilik jasa akomodasi yang belum menyesuaikan perizinan seiring berubahnya rumah hunian menjadi rumah komersil. Perubahan perizinan itu meliputi pergantian IMB dan harus didaftarkan pula pada TDUP jasa akomodasi pariwisata yang domainnya berada di Disparta.

Sementara itu Kepala Bapenda Kota Batu, Dyah Lies mengatakan, selama ini ratusan vila di Kota Batu tidak bisa ditarik pajak. Hanya vila di Songgoriti melalui Paguyuban Vila Supo yang membayar Rp 2,8 juta per bulan dari total  324 vila karena mereka memiliki satu NPWPD.

"Yang Oro-oro Ombo malah tidak bisa sama sekali. Ini dikarenakan tidak ada izin dan NPWPD. Ini dilema, kalau saya tarik pajak berarti kami melegalkan usaha yang belum berizin,” ujarnya.

Sementara itu, para pemilik vila di kawasan Songgoriti sangat terpukul akibat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

Pendapatan mereka merosot seiring dengan pembatasan mobilitas masyarakat. Apalagi kebijakan PPKM Darurat kembali diperpanjang hingga 25 Juli 2021.

Ketua Paguyuban Vila Supo Songgoriti, Indra Triariyono menuturkan, sepanjang PPKM Darurat, kunjungan tamu merosot. Okupansi hanya tersisa di kisaran 10 persen saja. Penurunan omzet yang curam pun tak bisa dihindari.

"Sehari hanya satu hingga dua orang tamu, bahkan tidak ada sama sekali. Dibatasinya aktivitas masyarakat hingga penutupan destinasi wisata jadi faktor utama,” kata Indra.

Karena okupansi vila turun tajam, pengusaha vila di kawasan tersebut harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan operasional vila dan juga melunasi utang sebelumnya. Pinjaman uang itu untuk memenuhi biaya operasional.

“Cari pinjaman ini juga untuk tutup pinjaman sebelumnya. Ibaratnya tutup lubang gali lubang," ungkap dia.

Indra meminta pemerintah tidak hanya memperhatikan faktor kesehatan saja, namun faktor ekonomi juga harus turut diperhatikan.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved