Breaking News:

Berita Malang

PPKM Darurat, Pemkab Malang Serukan Warganya Bayar PBB Tepat Waktu, Ingatkan Lewat Spanduk

Kendati PPKM Darurat masih berjalan, Pemerintah Kabupaten Malang meminta warganya agar tetap membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) secara tepat waktu.

Penulis: Erwin Wicaksono | Editor: Ndaru Wijayanto
surya/erwin
Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara saat ditemui rekan media 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Kendati PPKM Darurat masih berjalan, Pemerintah Kabupaten Malang meminta warganya agar tetap membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) secara tepat waktu.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara mengatakan pihaknya bahkan aktif melakukan sosialisasi pemungutan PBB hingga tingkat desa dan kecamatan.

Made menghimbau wajib pajak dapat segera membayar pajak sesuai dengan waktu jatuh tempo. Agar pesannya tetap diingat, Bapenda memasang spanduk-spanduk dengan pesan segera bayar PBB.

“Kami serukan kepada para petugas kami di lapangan agar woro-woro (sosialisasi) ke masyarakat. Skemanya mereka tetap keliling tapi tidak masif karena PPKM kan. Selain itu kami juga imbau masyarakat melalui spanduk di kecamatan,” ujar Made ketika dikonfirmasi pada Jumat (23/7/2021).

Made menambahkan, pihaknya juga meminta kepada para camat agar aktif melakukan sosialisasi pentingnya membayar PBB kepada masyarakat. 

Camat diminta berkoordinasi dengan kepala desa agar memasifkan sosialisasi hingga masyarakat yang lokasinya di pelosok.

"Selain itu kami minta camat untuk koordinasi kepada kepala desa untuk mengingatkan (bayar PBB tepat waktu)," ungkap mantan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang itu.

Menurut Made cara tersebut mulai membuahkan hasil. Pasalnya, dalam ritme waktu 2 pekan terakhir, Bapenda Kabupaten Malang berhasil menggaet Rp 2 miliar dari PBB.

'Ya lumayan selama 2 minggu ini ada sekitar Rp 2 milliar," tuturnya.

Made menyadari PPKM Darurat jelas berdampak pada pendapatan sektor bisnis seperti perhotelan dan hiburan.

Alhasil, pemungutan pajak dari sektor tersebut masih tersendat hingga kini. Maka dari itu, pihaknya memilih menggenjot pendapatan daerah dari sektor PBB.

“Jadii pajak yang lain mengalir saja karena hotel hiburan sudah pasti tidak ada. Sehingga saat ini fokusnya PBB,” papar pria asal Bali ini. 

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved