Breaking News:

Berita Kota Batu

Paguyuban Pengelola Vila Tanggapi Rencana Penertiban Perizinan oleh Pemkot Batu

Ketua Paguyuban Vila Supo Songgoriti, Indra Triariyono menanggapi rencana penertiban perizinan dan penarikan pajak oleh Pemkot Batu.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Benni Indo
Papan informasi mengenai pemesanan vila di Desa Oro-oro Ombo Kota Batu, Rabu (21/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Menanggapi rencana Pemerintah Kota Batu menertibkan perizinan vila dan menarik pajak sesuai peraturan ditanggapi oleh paguyuban pengusaha vila.

Ketua Paguyuban Vila Supo Songgoriti, Indra Triariyono mengaku tak keberatan jika wacana itu diimplementasikan. Hanya saja, kurang elok jika wacana itu dihembuskan ketika kondisi perekonomian terpuruk akibat pandemi Covid-19 (virus Corona) seperti saat ini.

Menurutnya, sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, tingkat okupansi tersisa 10 persen. Dibatasinya aktivitas masyarakat hingga penutupan destinasi wisata jadi faktor utama. Kurang lebih terdapat 324 pemilik persewaan vila di kawasan Songgoriti yang tergabung dalam Paguyuban Vila Supo.

Rata-rata mereka yang tergabung sebagai anggota menyewakan kamar antara 5 sampai 10 kamar. Sedangkan yang berskala besar melebihi 10 kamar tak tergabung dalam paguyuban. Para pemilik vila di atas 10 kamar berkisar 30 persen saja.

"Kami hanya menampung pemilik vila yang notabene hanya memiliki 5 sampai 10 kamar. Setahu saya, kalau tidak salah dalam aturan di atasnya, pajak tidak dikenakan kepada persewaan vila yang punya di bawah 5 kamar,” kata dia, Jumat (23/7/2021).

Menurutnya, Pemkot Batu perlu melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada para pemilik vila sebelum kebijakan itu betul-betul direalisasikan. Seandainya diimplementasikan, perlu dipermudah terkait legalitas perizinan yang berkaitan dengan pengurusan pajak.

Pasalnya, bisnis akomodasi vila menjadi sumber penghasilan utama bagi mayoritas warga Songgoriti. Terdapat sebagian kecil saja, warga luar daerah yang memiliki persewaan vila di kawasan itu.

"Sebetulnya, kami siap mematuhi kebijakan dari pemerintah. Asal didukung aturan jelas dan disosialisasikan kepada masyarakat. Lalu jangan dipontang-panting ketika mengurus perizinan," kata dia.

Selama ini, paguyuban telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah dari sektor pajak. Paguyuban secara kolektif menggalang dana dari para anggota. Uang yang terkumpul sebesar Rp 2,8 juta per bulannya disetorkan sebagai kutipan pajak oleh paguyuban. Karena nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD) masih atas nama paguyuban.

Baca juga: Pemkot Batu Perlu Menata Perizinan Vila yang Kian Hari Kian Menjamur, Ratusan yang Belum Punya IMB

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved