Pelaksana Proyek yang Terindikasi Bermasalah Kembalikan Uang Rp 711 Juta Lewat Kejari Tulungagung

Sebelumnya Kejari Tulungagung menyelidiki dugaan korupsi proyek peningkatan empat ruas jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

Empat ruas jalan itu adalah Jeli-Picisan, Sendang-Penampihan, Boyolangu-Campurdarat dan Tenggong-Purwodadi.

Ruas Jeli-Picisan telah lebih dulu membayar klaim kelebihan bayar sebesar Rp 666 juta lebih.

Empat proyek ini semuanya dimenangkan oleh PT Kya Graha milik AK, asal Desa/Kecamatan Kauman, Tulungagung.

Namun dalam pelaksanaannya, AK memberikan setiap proyek ke CV yang berbeda.

AK juga sudah disidik karena belum mengembalikan klaim dari BPK RI.

“Jadi semua dokumen proyek ditandatangani AK sebagai pemilik PT Kya Graha. Sehingga secara prosedural, sebenarnya AK yang seharusnya bertanggung jawab,” ucap Agung.

Lebih jauh Agung menjelaskan, pengembalian klaim kelebihan bayar ini tidak akan menghapus tindak pidananya.

Pihaknya akan meneruskan proses penyidikan kasus ini.

Dugaan korupsi ini bermula dari temuan BPK di tahun 2019, bahwa terjadi kelebihan bayar pada proyek empat ruas jalan ini.

Dalam penjabarannya, jalan dikerjakan di bawah spesifikasi, namun dibayar secara penuh.

Setelah BPK merilis kelebihan bayar itu, sebenarnya ada waktu 60 hari kontraktor memberikan sanggahan, namun kesempatan ini tidak dimanfaatkan.

Namun kini setelah dua tahun berselang, kontraktor tidak kunjung membayarkan klaim kelebihan bayar yang ditemukan BPK.

“Karena klaim ini tidak dibayar, maka muncul kerugian pada keuangan negara,” pungkas Agung.