Breaking News:

Berita Ponorogo

Jadi Temuan BPK, DPRD Ponorogo Dorong Pemkab Percepat Sertifikasi Aset Daerah

Jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPRD Ponorogo mendorong pemkab untuk mempercepat sertifikasi aset daerah.

Penulis: Sofyan Arif Candra Sakti | Editor: Dwi Prastika
TribunJatim.com/Sofyan Arif Candra Sakti
Ketua DPRD Ponorogo, Sunarto. 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Sejumlah program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo masih menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam rilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas pelaksanaan APBD tahun 2020 senilai Rp 2,2 triliun ditemukan beberapa dugaan pelanggaran di tubuh Pemkab Ponorogo

Yang pertama adalah pengelolaan aset tanah milik pemkab, dari 1.072 bidang tanah, baru 400 sampai 500 bidang tanah yang bersertifikat. 

Sedangkan sisanya berada pada penguasaan pihak ketiga serta tidak ada kejelasan hingga kini. 

"Pengelolaan aset kita belum maksimal. Ini yang selalu dipantau KPK," ujar Ketua DPRD Ponorogo Sunarto, Senin (26/7/2021).

Selain aset pemkab, program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) untuk masyarakat terdampak Covid-19 (virus Corona) senilai Rp 9 miliar juga menjadi temuan BPK.

"Hingga akhir 2020 belum terealisasi padahal anggaranya sudah ada tapi tidak dieksekusi," lanjutnya

Sunarto pun mendesak Pemkab Ponorogo untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut.

Terutama persoalan pengelolaan aset daerah yang harus segera diselesaikan, karena hal tersebut menjadi temuan rutin BPK tiap tahunnya.

Baca juga: PPKM Level 4 Lanjut hingga 2 Agustus, Pemkab Ponorogo: Hajatan Pernikahan Belum Diizinkan

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved