Breaking News:

Berita Nganjuk

Target Pembahasan Raperda RTRW Agustus, DPRD Nganjuk Tak Ingin Penataan Wilayah Diambil Alih Pusat

Target pembahasan Raperda RTRW selesai Agustus, DPRD Nganjuk tak ingin penataan wilayah diambil alih pemerintah pusat.

Penulis: Achmad Amru Muiz | Editor: Dwi Prastika
Tribun Jatim Network/Achmad Amru Muiz
Rapat Paripurna DPRD tentang Raperda RTRW yang digelar secara virtual di tengah PPKM Level 4 di Kabupaten Nganjuk, Senin (26/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Achmad Amru Muiz

TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk untuk tahun 2021-2041 ditarget selesai dibahas dan disahkan pada tanggal 15 Agustus 2021.

Pasalnya, jika pembahasan dan pengesahan Raperda RTRW melebih tanggal yang telah ditentukan, maka penyusunan dan pembahasan akan ditarik pemerintah pusat.

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono mengatakan, dengan adanya batasan waktu dalam pembahasan hingga pengesahan Raperda RTRW menjadi Perda RTRW Kabupaten Nganjuk tersebut dipastikan DPRD Nganjuk siap bekerja maraton. Artinya, dalam pembahasan Raperda RTRW yang diajukan Pemkab Nganjuk akan dibahas secara terus-menerus sehingga tidak sampai melewati batas akhir pembahasan dan pengesahan.

"Tentunya Pansus Raperda RTRW harus bekerja maksimal untuk menyelesaikan pembahasan Raperda RTRW tersebut, dan semoga bisa selesai tepat waktu," kata Tatit Heru Tjahjono, Senin (26/7/2021).

Dijelaskan Tatit Heru Tjahjono, pihaknya tidak ingin penentuan tata wilayah Kabupaten Nganjuk dilakukan oleh pemerintah pusat, karena yang mengetahui kondisi dan situasi di Kabupaten Nganjuk dalam penentuan tata wilayah adalah orang Nganjuk sendiri.

"Itulah mengapa kami akan kebut pembahasan dan penyelesaian Raperda RTRW tersebut agar penataan wilayah tidak diambil alih oleh pemerintah pusat," ucap Tatit Heru Tjahjono.

Dikatakan Tatit Heru Tjahjono, di Kabupaten Nganjuk saat ini ada enam proyek strategis nasional. Dengan demikian, penataan wilayah di Kabupaten Nganjuk harus menyesuaikan dengan adanya proyek strategis nasional. Termasuk pembangunan-pembangunan lainnya di Kabupaten Nganjuk semuanya harus dimasukkan dalam RTRW Kabupaten Nganjuk dalam jangka waktu 20 tahun tersebut.

Baca juga: Polres Nganjuk Gelar Vaksinasi Covid-19 dan Bagi Bansos, Inovasi Upaya Tarik Minat Warga Ikut Vaksin

"Seperti pembangunan KING (Kawasan Industri Nganjuk) 1 hingga KING 3 harus betul-betul ditata dimana saja lokasinya, dan dimana saja lokasi untuk program kegiatan lainnya. Termasuk program pedestrian Nganjuk yang juga dimasukkan dalam Perda RTRW," ujar Tatit Heru Tjahjono.

Sementara Plt Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi mengatakan, Pemkab Nganjuk sendiri dalam penyusunan Raperda RTRW sudah menyesuaikan dengan undang-undang dan kebijakan dari Kementerian BPN/ATR. Termasuk kebijakan tidak mengurangi lingkungan terbaru yang harus disesuaikan semuanya dalam Raperda RTRW Kabupaten Nganjuk tersebut.

"Yang jelas, kami perhatikan semua masukan dalam Raperda RTRW untuk 20 tahun ke depan. Dan semua peruntukan wilayah telah ditentukan dalam Raperda RTRW, mana yang untuk pertanian, pertanian terpadu, ruang terbuka hijau, untuk industri, untuk jalan tol, dan sebagainya," tutur Marhaen Djumadi.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved