Breaking News:

Berita Sidoarjo

DPRD Sidoarjo Minta Uang Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Jangan Masuk PAD

Uang denda hasil penertiban protokol kesehatan (Prokes) di Sidoarjo sejak PSBB sampai PPKM ini sudah mencapai kisaran Rp 2,5 miliar.

Penulis: M Taufik | Editor: Januar
Freepik
ILUSTRASI Uang hasil pelanggaran proses di Sidoarjo 

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Uang denda hasil penertiban protokol kesehatan (Prokes) di Sidoarjo sejak PSBB sampai PPKM ini sudah mencapai kisaran Rp 2,5 miliar. 

Badan anggaran (Banggar) DPRD Sidoarjo mewanti-wanti kepada pemetintah, jangan sampai uang itu masuk ke kas daerah dan menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

“Apapun alasannya, jangan sampai uang itu masuk APBD. Kami akan langsung menolak jika ada uang dari denda pelanggar prokes itu masuk APBD,” tegas Anggota Banggar DPRD Sidoarjo Bangun Winarso, Kamis (29/7/2021).

Menurutnya, sangat tidak elok uang hasil denda dari masyarakat masuk ke APBD dan digunakan untuk pembangunan. Apalagi kondisi seperti ini, saat mayoritas warga sedang susah terdampak pandemi.

“Peraturan itu kan untuk menertibkan masyarakat dan harus menguntungkan masyarakat. Jangan sampai hanya penertiban tapi merugikan masyarakat. Nah, aturan denda ini kan tujuannya penertiban bukan mencari pendapatan,” tegas Ketua Fraksi PAN DPRD Sidoarjo tersebut.

Bangun menilai, uang hasil denda selama penertiban prokes itu dimanfaatkan untuk kepentingan pendanaan dalam penanganan covid-19. Bisa dalam hal pelayanan kesehatan atau pemberian bantuan kepada warga terdampak.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jatim Kebut Vaksinasi terhadap WBP di Lapas/Rutan se Jatim

Dan itu juga yang didampaikan pemerintah sejak awal penerapan denda. Uang hasil denda akan dikembalikan ke masyarakat dengan difungsikan untuk kepentingan penanganan covid-19.

“Pelayanan kesehatan, bantuan sosial, dan sejumlah hal lain di Sidoarjo juga sejauh ini masih kurang. Akan lebih baik kalau uang itu dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan atau pemberian bantuan. Sekali lagi, kami tidak setuju dan akan langsung tegas menolak jika uang itu dimasukkan ke PAD,” tegas politisi yang duduk di Komisi D DPRD Sidoarjo itu.

Ya, selama ini petugas kerap kali menggelar yustisi dan menerapkan denda kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. 

Dendanya pun varitatif, dari yang ratusan ribu sampai ada yang kena denda hingga jutaan. Termasuk pelanggar individu maupun tempat usaha.

Setiap kali sidang tindak pidana ringan (tipiring) terkait pelanggaran prokes digelar di Sidoarjo, selalu ada ribuan warga yang kena denda. Sejak awal penerapan denda ketika PSBB tahun lalu sampai penerapan PPKM selama ini.(ufi)

Kumpulan berita Sidoarjo terkini

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved