Breaking News:

Berita Kota Batu

Komnas PA Akan Hadiri Gelar Perkara Kasus Dugaan Tindak Pidana di SPI Kota Batu di Polda Jatim

Komisi Nasional Perlindungan Anak akan hadiri gelar perkara kasus dugaan tindak pidana di SPI Kota Batu di Polda Jatim pada Agustus mendatang.

Penulis: Benni Indo | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/BENNI INDO
Ketua Umum Komnas PA, Arist Merdeka Sirait memberikan keterangan kepada pers di lobi depan Polres Batu, Rabu (9/6/2021). Arist mengatakan, kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus yang terjadi di Sekolah SPI Kota Batu. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait mengabarkan, gelar perkara kasus dugaan tindak kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi terhadap alumni SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu akan digelar Polda Jatim pada 5 Agustus 2021.

Arist mengatakan, gelar perkara ini untuk menemukan kebenaran materiil serta kepentingan penyidikan terhadap kasus dugaan kejahatan seksual oleh terlapor, yakni JE.

Arist menyambut baik rencana gelar perkara tersebut. Pasalnya, kasus sempat dianggap berhenti oleh Komnas PA selama lebih dari 40 hari.

"Kami mengapresiasi Kasubdit Renakta Polda Jatim yang kembali melanjutkan penanganan perkara. Walaupun sempat 'parkir' 62 hari di Polda Jatim,” ucap Arist, Jumat (30/7/2021).

Menurutnya, tak ada kata terlambat dalam mengusut tindakan serangan persetubuhan kepada anak yang masuk kategori kejahatan luar biasa. Hal ini demi kepentingan terbaik anak dan keadilan hukum bagi korban.

Arist mengaku mendapatkan informasi, gelar perkara nanti akan menghadirkan pelapor, kuasa hukum dari korban. Selain itu, ada tim dari Komnas PA yang turut memberikan pendampingan kepada korban sedari awal kasus hingga perkara bergulir ke ranah hukum sejak 29 Mei 2021 lalu.

Baca juga: Pemkot Batu Longgarkan Pajak Pelaku Usaha Pariwisata hingga September 2021

Melalui proses gelar perkara ini, diharapkan bisa menemukan unsur kebenaran materiil untuk meningkatkan status terduga pelaku dari saksi menjadi tersangka.

Arist menambahkan, jika dalam gelar perkara kelak menemukan kebenaran materiil atas laporan korban, maka berkas dan terduga pelaku dapat ditahan dengan ancaman pasal berlapis sesuai ketentuan UU nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan PP nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Laksana Kebiri Suntik Kimia (kastrasi).

Dengan ancaman 10 tahun pidana penjara minimal dan maksimal 20 tahun dan seumur hidup, bahkan dapat diancam dengan hukuman pidana mati. Arist pun meyakini kalau unsur-unsur untuk membuktikan tindakan terlapor sudah cukup kuat. Ia pun berpendapat dengan bukti-bukti yang cukup itu, terlapor bisa ditahan.

"Sesungguhnya unsur kebenaran materiil penyidikan dan alat bukti petunjuk sudah cukup untuk menjadikan kasus ini sebagai tindak pidana khusus dan luar biasa (extraordinary crime),” ujarnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved